@thesis{thesis,
		author={Hutabarat  Slina Kartika},
		title ={Penyelesaian Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16D di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT CitraMasjaya TekniMandiri)},
		year={2022},
		url={http://repository.uki.ac.id/9126/},
		abstract={Penelitian ini meneliti tentang Pokok Sengketa tahun 2017 dengan objek penelitian PT Citramasjaya Teknikmandiri, dengan topik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 16D yang merupakan penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan belum dilaporkan dalam SPT masa PPN wajib pajak pada saat penyerahan tersebut terutang. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penyebab sengketa, bagaimana Proses penyelesasian Sengketa Pertambahan Nilai Pasal 16D. Dalam Penelitian ini dipakai metode Kualitatif, sumber data yang digunakan merupakan data Internal yang diperoleh dari kantor konsultan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menjadi penyebab dalam sengketa adalah adanya perbedaan persepsi antara fiskus dengan wajib pajak. Mengenai terutangnya PPN atas penyerahan BKP berupa aktifa yang menurut tujuan tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP ( Pasal 16D). Kesimpulan bahwa temuan terbanding belum didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Sehingga berdasarkan bukti dan fakta koreksi terbanding DPP PPN atas penyerahan Barang kena Pajak, berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan ( PPN Pasal 16D) tidak dipertahankan. 

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai  pasal 16D, Pemeriksaan, Keberatan, Banding./ This study examines the Main Dispute in 2017 with the object of research PT Citramasjaya Teknikmandiri, with the topic of Article 16D Value Added Tax (PPN) which is the submission of BKP in the form of assets which according to the original purpose are not for sale and have not been reported in the taxpayer VAT at the time of submission. is owed. The purpose of this study is to determine the cause of the dispute, how to resolve the Value Added Dispute in Article 16D. In this study used a qualitative method, the data source used is internal data obtained from the tax consultant office. The results of this study indicate that the cause of the dispute is the difference in perception between the tax authorities and the taxpayer. Regarding the VAT payable on the submission of BKP in the form of activities which according to the purpose are not for sale by PKP (Article 16D). The conclusion is that the findings of the appellant have not been based on sufficient competent evidence and are based on the provisions of the taxation laws and regulations. So that based on evidence and facts, the DPP VAT appellate correction on the delivery of Taxable Goods, in the form of assets which according to its original purpose is not for sale (VAT Article 16D) is not retained.

Keywords: Value-added taxarticle 16D, Examination, Objection, Appeal}
		}