@thesis{thesis,
		author={Hengki  Hengki},
		title ={ANALISIS HUKUM PEMBERLAKUAN UANG PENGGANTI
DAN PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 109/Pid.sus-TPK/2018/PN Mdn)},
		year={2019},
		url={http://repository.ulb.ac.id/61/},
		abstract={ABSTRAK
Tindak pidana korupsi tergolong dalam kejahatan luar biasa atau disebut extra ordinary crime, karena kejahatan ini menimbulkan dampak negatif yang menimbulkan rusaknya perekonomian Negara. Di Indonesia tindak pidana korupsi sangat sering terjadi, oleh karenanya perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa dalam hal pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Untuk memulihkan keterpurukan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh kejahatan ini, salah satu upayanya ialah perampasan dan pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi dan berorientasi kepada efek jera pelaku yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang serius dalam implementasinya.
Penjelasan tentang pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi dan efek jera dimuat dalam peraturan pidana tambahan yang diantaranya ialah pemberlakuan uang pengganti dan pencabutan hak politik, yang mana pidana tambahan ini sewaktu-waktu dapat diberlakukan oleh Majelis Hakim didalam putusannya. Identifikasi masalah yang pertama ialah bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberlakukan pidana tambahan uang pengganti kemudian yang kedua tentang berlakunya pencabutan hak politik.
Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang menganalisa putusan pengadilan dan menjadikan buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
Penelitian ini mengupas dan menganalisa putusan nomor 109/pid.sus-TPK/2018/PN Mdn, perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu periode 2015-2020 dan berfokus pada beberapa poin putusannya tentang uang pengganti dan pencabutan hak politik yang dijatuhkan terhadapnya.
Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Pencabutan Hak Politik.}
		}