@thesis{thesis,
		author={MUHAMMAD VERRY CHANDRA  NIM. 502015349},
		title ={ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG)},
		year={2020},
		url={http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/8679/},
		abstract={ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG)
MUHAMMAD VERRY CHANDRA

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari interaksi antar sesama, dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling terpenuhi terkait dengan adanya interaksi dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting sehubungan dengan hal tersebut penulis  tertarik untuk melakukan penelitian mengambil judul ?ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG)?. Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dalam perkara kepailitan dan akibat hukum ditolaknya kasasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam menolak permohonan kasasi tidak tepat karena debitur tidak lalai memenuhi isi perjanjian sebagaiamana termaktub dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akibat hukum ditolaknya  kasasi  tersebut  PT.  Interkon  Kebon  Jeruk  pailit  dan  seluruh harta kekayaan PT. Interkon Kebon Jeruk diserahkan kepada kurator sebagaimana termaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dibawah pengawasan hakim pengawas.

Kata Kunci: Kasasi, Kepailitan, Pengadilan Niaga.}
		}