@thesis{thesis,
		author={DOMINGGUS TEMONGMERE  DOMINGGUS TEMONGMERE},
		title ={ASPEK HUKUM TERHADAP JUAL-BELI SEKS TOYS 
DI INDONESIA},
		year={2024},
		url={http://repository.um-sorong.ac.id/id/eprint/152/},
		abstract={ABSTRAK
Dominggus Temongmere, Aspek Hukum Terhadap Jual-beli Seks Toys Di 
Indonesia, (dibimbing oleh Hadi Tuasikal, dan Wahab Aznul Hidaya).
Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek hukum apa saja terhadap 
perseorangan atau korporasi yang memperjualbelikan seks toys di Indonesia serta 
legalitasnya; mengetahui penerapan saksi pidana dan denda terhadap 
perseorangan atau korporasi yang memperjualbelikan seks toys di Indonesia 
sebagai suatu pencarian (bisnis/usaha dagang).
Penelitian yang digunakan, melalui pendekatan Yuridis Normatif. Jenis 
data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari peraturan 
perundang-undangan, data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian 
kepustakaan (literature hukum), dan data tersier, yakni diperoleh dari kamus 
hukum/buku hukum/peraturan perundang-undangan dan kamus besar bahasa 
Indonesia.
Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) Aspek Hukum Terhadap Jual-beli 
Seks Toys Di Indoenesia. Pada kenyataannya secara fakta hukum tidak ada 
satupun peraruran perundang-undangan ataupun peraturan khusus yang 
memberikan izin dan legalitas mengenai penjualan suatu barang yang tidak 
memiliki tidak memiliki nilai halal untuk diperdagangkan (diperjualbelikan) di 
Indonesia, peraturan ini merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata (syarat sah 
perjanjian) dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan ?melindungi moral dan budaya masyarakat?. Barang/benda tersebut 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, maka secara tidak langsung 
penjualan seks toys telah batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur suatu 
sebab yang halal; (2) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Sebagai Jasa 
Pornografi Yang Memperjualbelikan Seks Toys Di Indonesia. Penjualan seks toys 
di Indonesia, apabila dikaitkan dengan sejumlah peraturan hukum yang berlaku 
serta memiliki keterkaitannya dalam pelarangan bagi usaha dagang (pencarian) 
yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Untuk mengenakan sanksi 
pidana atas perbuatan tersebut, yakni ?jasa pornografi? sebagai akibat dari 
perbuatan melawan hukum terdapat 4 (empat) aspek hukum yang dapat 
diterapkan; yang pertama Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 4 
ayat (2) huruf a, b, dan d UU No.44/2008 Tentang Pornografi, yang kedua Pasal 
45 ayat (1) UU No.19/2016 Tentang ITE, yang ketiga Pasal 282 ayat (1, 2, dan 3) 
KUHP, dan yang keempat Pasal 533 angka 1, 3, dan 4 KUHP. 
Kata Kunci: Aspek Hukum, Jual-beli, Seks Toys.}
		}