@thesis{thesis,
		author={Zulham },
		title ={Peran Kepolisian dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi pada Polresta Pematangsiantar)},
		year={2019},
		url={},
		abstract={Tugas dan Kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Perkembangan perdagangan dan penggunaan narkotika dan psikotropika pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkotika ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional adalah tarnsaksi lintas batas diantara dua atau lebih negara, sedangkan transaksi internasional ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringan. Dengan latar belakang demikian dalam penelitian ini diajukan permasalahan (1) Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Psikotropika, (2) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika oleh jajaran kepolisian resor Pematangsiantar, (3) Apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana Psikotropika. Dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan sifatnya yang kualitatif, penelitin ini mengambil lokasi pada satuan narkoba polresta Pematangsiantar, dengan menggunakan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang psikotropika, akhirnya diperoleh kesimpulan: Pengaturan terhadap penggunaan zat psikotropika dan penegakan hukum terhadap para pelakunya telah cukup memberikan ruang penanganan bagi aparat penegak hukum.}
		}