@thesis{thesis,
		author={Husmiati  Husmiati},
		title ={PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENYELESAIAN PERMASALAHAN KORBAN BENCANA GEMPA 
(STUDI DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT)
THE ROLE OF THE REGIONAL GOVERNMENT IN RESOLVING THE PROBLEMS OF VICTIMS OF EARTHQUAKE DISASTERS
(STUDIES AT THE WEST LOMBOK},
		year={2019},
		url={http://repository.ummat.ac.id/65/},
		abstract={Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa. Peran Dinas Sosial yang dilakukan terhadap korban bencana gempa yaitu, melaksanakan bantuan sosial (dengan fokus untuk dampak bencana temporer), melakukan rehabilitasi sosial (dengan fokus untuk dampak bencana permanen) dan melakukan pemberdayaan sosial (berbentuk penguatan dan pengembangan dengan fokus untuk dampak bencana berkelanjutan). Faktor penghambat Dinas Sosial terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa di Kabupaten Lombok Barat yaitu akses jalan yang rusak dan sempit yang berada di perbukitan menjadi kendala yang dihadapi dalam pendistribusian logistik, dan kurangnya kesadaran masayarakat yang melakukan penggalangan dana untu meminta izin terlebih dahulu terhadap Dinas Sosial, dikarenakan jika melakukan penggalangan dana tanpa izin Dinas Sosial bisa saja terjerat hukum karena dianggap pungutan liar.
Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Korban Bencana}
		}