@thesis{thesis,
		author={SEBTIARA  SYAHRANI KROSBY},
		title ={IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA MATARAM (STUDI KELURAHAN JEMPONG BARU},
		year={2024},
		url={http://repository.ummat.ac.id/9570/},
		abstract={Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multifaktor secara lintas generasi, banyak orang yang mengira tinggi atau pendek badan seorang anak karena faktor genetik. Kesalahan tanggapan dari masyarakat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan instansi terkait, untuk menekankan masalah stunting di Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram menjalankan kebijakan dari Peraturan Gubernur NTB Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Kelurahan Jempong Baru menjadi wilayah dengan angka kasus stunting paling tinggi dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Mataram khususnya di Kelurahan Jempong Baru. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling.  Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bawah implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di kelurahan Jempong Baru belum berjalan dengan optimal. Dapat dilihat dari kasus stunting dua tahun terakhir yakni pada tahun 2022 (25,93%), dan pada tahun 2023 turun menjadi (16,73%). Namun angka stunting tersebut masih jauh dari yang di tetapkan pemerintah yakni dibawah 5%. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dengan baik seperti: sikap dan kecenderungan para pelaksana belum tercapai, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana belum optimal, dan faktor lingkungan dan sosial belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi.}
		}