@thesis{thesis,
		author={Mirino  Alexandrio Lorenso},
		title ={Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku  dalam Tindak Pidana Penistaan Agama di Pengadilan Militer III-19 Jayapura. (Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/VII/2017).},
		year={2023},
		url={http://repository.uncen.ac.id/676/},
		abstract={Skripsi dengan judul ?Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku  Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan III-19 Jayapura. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku  Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan III-19 Jayapura  serta mengetahui  apa saja  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  penistaan  agama  di  pengadilan  militer  III-19  jayapura. Metode penelitian  adalah Hukum Normatif dan Hukum Empiris.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku  Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan III-19 Jayapura. (a). Tahap  Penyidikan,  (dimana  dilaksanakan  oleh  polisi  militer (PM)  dan  Oditur militer  serta  wajib  meberitaukan  hak  pelaku). (b). Tahap  Penuntutan (Pelimpahan  perkara  kepada  ODITUR,  setelah  penyidik  dalam  hal  ini  polisi  militer  selesai  melakukan  penyidikan).  (c). Tahap  Pemeriksaan  di  Persidangan  (Di  tahap  ini  berkas-berkas  perkara  tindak  pidana  penistaan  agama  Serda  Bangun Ahad Kasmawan  yang  telah  diterima  dari  penyidik  dan diteliti  oleh  oditur  militer  kemudian  dicatat  oleh  Kepala  Tata  Usaha  dan  Urusan  Dalam  (KATAUD)  pengadilan  militer  III-19  Jayapura).  (d). Tahap  Pelaksanaan  Putusan ( Sesuai  ketentuan  undang-undang  militer  bahwa  yang  melaksanakan  putusan  hakim  adalah  oditur  militer  yang   mana  putusan  hakim bisa  memuat  pidana  pokok  dan  juga  pidana  tambahan  dipecat  dari  dinas  militer  atau  pidana  penjara  saja).dan kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  penistaan  agama  di  pengadilan  militer  III-19  jayapura. Metode penelitian (a). Kurangnya  kesadaran  masyarakan  terhadap  hukum;  (b). Biaya  untuk  memperoleh  bantuan  hukum  di  lingkungan  militer;  (c). Sebagai  kasus  penistaan  agama pertama  di  pengadilan  militer III-19 jayapura; (d). Sarana  dan  prasarana;  (e). Sumber  daya  aparatur  peradilan.
Akhirnya diharapkan Dalam  pelaksanaan  pemberian  bantuan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  penistaan  agama  dan  juga  tindak  pidana  lainya  yang terjadi  di  lingkungan  militer  III-19  jayapura  ,  pengadilan  militer jayapura  lebih  menikatkan  kinerjanya  dalam  upaya  meberikan  informasi,  serta  memberikan  hak untuk  memperoleh bantuan  hukum  kepada  korban  maupun  kepada  pelaku  sesuai  dengan  undang-undang,  sehingga  pengadilan  militer  III-19  jayapura  menjadi  pengadilan  yang  terus  menyelesaikan  perkara-perkara  dilingkungan  militer.}
		}