@thesis{thesis,
		author={ABDUL  and Dr. },
		title ={IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG MINUMAN BERALKOHOL
(STUDI DI KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO)},
		year={2014},
		url={},
		abstract={<p>ABSTRAKAbdul Irsak. 221 406 007. Dengan Skripsi berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tantang Minuman Beralkohol di Kecamatan Marisa Kabuaten Pohuwato. Skripsi Program Studi S1 Pendidikan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Bapak Dr. Jusdin Puluhulawa, M.Si dan Bapak Dr. Udin Hamim, S.Pd, SH, M.Si.Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Perda nomor 12 tahun 2007 di kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan sebagai bahan untuk mengevaluasi Perda nomor 12 tahun 2007 di kecamatan Marisa Kabupaten PohuwatoPeraturan daerah (PERDA) nomor 12 tahun 2007 adalah suatu perwujudan dari kebijakan publik yang diharapkan dapat mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram di kecamatan marisa kabupaten pohuwato.Metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Respondennya adalah Pemerintah Daerah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang berwenang, Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian dan Satpol PP Sebagai Penegak PERDA, Anggota masyarakat yang dipilih melalui tokoh masyarakat dan pemuda serta tokoh agama.Dalam mendesain kebijakan hal yang perlu di perhatikan dalam pengambilan suatu kebijakan publik adalah kemampuan kita dalam mengelola atau memahami masalah yang berkembang di masyarakat dengan mengacu pada yang di namakan proses pengambilan kebijakan publik tadi yaitu Identifikasi dan pemahaman masalah, Penyusunan agenda, Formulasi masalah kebijakan publik, kemudian Mendesain kebijakan. Proses implementasi kebijakan publik di kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato belum memenuhi tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik itu sendiri yaitu tahap Interpretasi dan tahap Pengorganisasian. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan penilaian suati kebijakan publik dan kemudian dapat memberikan kontribusi dalam perumusan selanjutnya untuk terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan sesuai tujuan dari pembuatan kebijakan publik tersebut.Kata Kunci : Proses Pengambilan Kebijakan Publik, Implementasi, Evaluasi</p>}
		}