@thesis{thesis,
		author={Prof. Dr. Muhadar  and RASDIANAH },
		title ={PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS
I MAKASSAR},
		year={2013},
		url={http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10062/},
		abstract={RASDIANAH. PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR
(dibimbing oleh Muhadar dan M.Said Karim).
Pemberian Remisi adalah merupakan kewajiban undang-undang
sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan dan
merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan.Penelitian
dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Pemberian Remisi Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan lihat dari tujuan pemasyarakatan. Data yang
terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang
sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis sistematis dengan metode deduktif
dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian
remisi merupakan suatu hak narapidana dan sebagai rangsangan agar
narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai
dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Yang Sistem pengawasan
pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan melibatkan Lembaga
Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM untuk
diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga melibatkan
Hakim Pengawas dan Pengamat. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian
remisi adalah belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan
peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan
landasan yuridis dan strukturil sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuanketentuan
operasionil suatu pengawasan pemberian remisi yang berlaku bagi
semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi, disamping
adanya tindakan indisipiner dari narapidana, sehingga diupayakan untuk
melaksanakan semaksimal mungkin peraturan perundang-undangan dan
peraturan pelaksanaan ketentuan operasionil suatu pengawasan pemberian
remisi khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.
Kata Kunci : Pengawasan, Remisi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan,
Sistem Pemasyarakata}
		}