@thesis{thesis,
		author={RAHMADANI  Nadilla Evi},
		title ={Reformasi Birokrasi dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta},
		year={2021},
		url={http://repository.unsoed.ac.id/10765/},
		abstract={Penelitian dengan judul ?Reformasi Birokrasi dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta? bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan reformasi birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi di Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong reformasi birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan perspektif institusionalisme dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.
Hasil penelitian ini menjelaskan: Pertama, bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di SETDA DIY telah dimulai sejak Maklumat Nomor 10 Tahun 1946 tentang perubahan Pangreh Praja menjadi Pamong Praja hingga saat ini. Selama perjalanan sampai sekarang, reformasi birokrasi di SETDA DIY telah mencapai beberapa capaian. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat delapan area perubahan, salah satunya yaitu area pengawasan. Dimana hasil yang diharapkan adalah terciptanya sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi. Maka, perlu adanya penguatan pada area pengawasan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan korupsi. Dalam area pengawasan terdapat empat program yang dijalankan, yaitu pengendalian gratifikasi; penanganan benturan kepentingan; dugaan pelanggaran dan pengelolaan pengdauan; pengendalian intern pemerintah (SPIP). Kedua, terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, terdapat faktor lain dalam program area pengawasan yang memiliki perbedaan masing-masing.}
		}