@thesis{thesis,
		author={MULIADI  },
		title ={FUNGSI KOORDINASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PRINSIP  OTONOMI DAERAH 
 },
		year={2019},
		url={http://repository.untad.ac.id/1166/},
		abstract={ABSTRAK 
 
Penulisan ini bermaksud untuk mengetahui Apakah urgensi fungsi 
koordinasi dalam pembentukan peraturan daerah dan Apa akibat hukum terhadap 
fungsi Koordinasi dalam pemebentukan peraturan daerah. Tipe penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan 
bahan hukum sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen resmi seperti 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Analisis yang 
digunakan adalah analisis kualitatif hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi 
fungsi koordinasi dalam pembentukan peraturan daerah bahwa pemerintah daerah 
sebagai wakil dari pemerintah melakukan fungsi pengawasan secara freventif 
yaitu dengan cara bentuk evaluasi sebelum peraturan daerah di tetapkan oleh 
pemerintah daerah. kemudian ingin megetahui sejauh mana pemerintah daerah 
melaksankan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum terhadap fungsi 
koordinasi dalam pembentukan peraturan daerah bahwa setiap rancangan produk 
hukum perda harus dilakukan harmonisasi materi dan singkronisasi pengaturan  
Kata Kunci : Fungsi Koordinasi Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah }
		}