@thesis{thesis,
		author={AZIZ  MUHAMMAD ABDUL},
		title ={PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PEKALONGAN KOTA},
		year={2024},
		url={http://repository.untagsmg.ac.id/431/},
		abstract={Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan pembangunan secara umum. penyidik adalah pejabat polisi negara Rebuplik Indonesian atau pengawai negeri sipil tertentu. Yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan peran penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencurian Di Polres Pekalongan Kota dan untuk mengetahui dan menggambarkan hambatan dan upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencurian Di Polres Pekalongan Kota. Sumber Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencurian di Polres Pekalongan Kota sesuai dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 pada pasal 2, 13 dan 14, serta dalam KUHAP pada pasal 4 dan 6. Hambatan dan upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencurian di Polres Pekalongan Kota dipengaruhi oleh faktor tindak pidana pencurian ialah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok, gaya hidup, dan kebutuhan lain. Faktor pendukung dari tindak pidana ini adalah desakan dari pihak- pihak yang dekat sama sang pelaku untuk memenuhi kebutuhannya. Saran dalam penelitian ini yaitu penanganan tindak pidana pencurian haruslah lebih di optimalkan untk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan masyarakat haruslah lebih peduli kepada keadaan sekitar dan penanggulangan yang harus di optimalkan dari pihak kepolisian maupun dari pihak masyarakat yang sebagai korban}
		}