@thesis{thesis,
		author={Widjaja  Nani},
		title ={Model Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Yang Berkeadilan},
		year={2024},
		url={http://repository.untagsmg.ac.id/514/},
		abstract={Transformasi Digital di bidang Kesehatan yaitu Penyelenggaraan Satu Data Bidang 
Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan. Rekam medis berisi data kesehatan 
pasien menjadi Rekam Medis Elektronik (RME) supaya data kesehatan dapat 
terintegrasi, terinteroperabilitas dan Kompatibilitas dengan Sistem Elektronik 
Kementerian Kesehatan Platform Satu Sehat. Peraturan Menteri Kesehatan RI 
nomer 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, Isi Rekam Medis milik pasien dan 
Kepemilikan Data Rekam Medis milik Fasyankes, maka Fasyankes bertanggung 
jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang atau badan 
yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medik. Tujuan Penelitian 1) Mengkaji 
dan menganalisis peratuan perlindungan hukum bagi rumah sakit terhadap 
penyelenggaraan RME saat ini.2) mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum 
bagi Rumah Sakit terhadap penyelenggaraan RME yang belum berkeadilan.3) 
Menemukan model perlindungan hukum bagi RS terhadap penyelenggaraan rekam 
RME yang berkeadilan. Metode Penelitian : Yuridis Normatif Empiris, 
Paradigma adalah Konstruktivisme,untuk menemukan konsep perlindungan 
hukum pada penyelenggaraan RME  yang berkeadilan bagi RS. Sumber Data:Data 
sekunder sebagai Data Utama didukung data Primer dengan Wawancara.Analisis 
Data: Kualitatif.Hasil Penelitian : Penyelenggaraan Rekam Medis saat ini seluruh 
Fasyankes harus Rekam Medis Elektronik. Didapatkan Disharmonisasi Regulasi 
pengaturan masa Fasyankes harus RME.Perlindungan Hukum bagi Rumah Sakit 
terhadap Penyelenggaraan RME belum berkeadilan dipengaruhi faktor internal dan 
eksternal  
karena regulasi RME Penyimpanan harus terinteroperabilitas dan 
terintegrasi dengan Platform Kementerian Kesehatan, Data mudah dibagipakaikan 
antar instansi pusat dan instansi daerah. Model Perlindungan Hukum bagi RS 
terhadap Penyelenggaraan RME yang berkeadilan: Substansi hukum adalah 
perbaikan Regulasi disesuaikan dengan Penyelenggaraan Rekam Medis saat ini, 
maka Undang-Undang RI Nomer 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 173 
dituliskan Fasyankes wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan pelayanan, 
pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan dan 
mengirimkan laporannya dengan tetap merahasiakan identitas pasien. Bila 
diperlukan Identitas pasien maka harus disertai dengan persetujuan pasien. Pasal  
297 (1) Dokumen Rekam Medis merupakan tanggung jawab Fasyankes beserta 
beserta yang terintegrasi dan terinteroperabilitas. Pasal 173(c)Penjelasan 
ditambahkan Rekam medis dapat Elektronik dan non Elektronik terutama untuk 
Data yang belum bisa menjadi Data elektronik, ditambahkan masa seluruh 
Fasyankes harus RME.Pasal 25 Permenkes RI Nomor 24 tahun 2022 tentang 
Rekam Medis dan Pasal 782 Rancangan Peraturan Pemerintah RI Tentang 
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan: Dokumen 
Rekam Medik menjadi tanggung jawab Fasyankes beserta dimana Data di 
Integrasikan, ditambahkan  Penanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan 
dokumen Rekam Medis, diperlukan Kemenkes bekerjasama dengan BSSN untuk 
mengidentifikasi Jejas Audit/Jejak Digital.Struktur Hukum adanya Badan Hukum 
yang bertugas mengidentifikasi Jejas Audit Budaya Hukum seluruh pengguna RME 
di RS dan diluar RS mengetahui dan mematuhi Regulasi untuk menjaga kerahasiaan 
Data Kesehatan pasien. 
===========================================================
Digital Transformation in the Health sector, namely the Implementation of One 
Data in the Health Sector through a Health Information System. Medical records 
containing patient health data become Electronic Medical Records (RME) so that 
health data can be integrated, interoperable and compatible with the Ministry of 
Health's One Sehat Platform Electronic System. Republic of Indonesia Minister of 
Health Regulation number 24 of 2022 concerning Medical Records, Contents of 
Medical Records belonging to patients and Ownership of Medical Record Data 
belonging to Health Facilities, then Health Fasyankes are responsible for lost, 
damaged, falsified and/or use by people or bodies who do not have the right to 
Medical Record documents. Research Objectives 1) To examine and analyze the 
current legal protection regulations for hospitals regarding the implementation of 
RME. 2) to examine and analyze the legal protection for hospitals against the 
implementation of RME that is not yet fair. 3) To find a model of legal protection 
for hospitals regarding the implementation of RME records that are fair. Research 
Method: Empirical Normative Juridical, Paradigm is Constructivism, to find the 
concept of legal protection in the implementation of fair RME for hospitals. Data 
Source: Secondary data as main data supported by primary data with interviews. 
Data analysis: Qualitative. Research results: Currently all health facilities require 
electronic medical records to be implemented in medical records. It was fou}
		}