@thesis{thesis,
		author={Aisah  Siti},
		title ={EVALUASI KINERJA BADAN PERWAKILAN DESA DALAM MENJALANKAN PERAN DAN FUNGSINYA DI ERA OTONOMI DAERAH 
(Studi di Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo)},
		year={2019},
		url={http://repository.upm.ac.id/1359/},
		abstract={Otonomi daerah merupakan suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat daerah. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat  adalah mengenai Evaluasi kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menjalankan peran da fungsinya di era otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) di tingkat desa terutama dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja pemerintah desa serta mengetahui faktor penghambat dalam pelaksaanaan evaluasi kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD).  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan teknik dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 3 pihak yaitu pihak pemerintah desa, pihak BPD  dan tokoh masyarakat. Adapun hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD belum berjalan secara optimal, hal itu dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi 1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, belum berjalan sesuai undangundang yang berlaku dimana tidak adanya satu peraturan yang dikeluarkan. 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, terkesan pasif karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa maupun BPD kepada masyarakat. 3) melakukan pengawsan kinerja kepala desa, kurangnya kerjasama antara kepala desa dengan pihak BPD sehingga pendapat keduanya tidak sejalan.  Penelitian ini juga menganalisis faktor penghambat dalam pelaksaanaan evaluasi yang dihadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam kinerjanya. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah masyarakat, minimnya pendapatan insentif, tidak adanya sarana dan prasarana serta kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD.}
		}