@thesis{thesis,
		author={FAHRONI  TORIQ},
		title ={ANALISIS IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH
KONVERSI / PENGAKUAN HAK
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo)},
		year={2023},
		url={http://repository.upm.ac.id/4772/},
		abstract={Latar belakang pelaksanaan pendaftaran tanah Konversi atau
Pengakuan hak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok
Agraria bahwa pendaftaran tanah bertujuan Untuk menjamin kepastian
hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Tujuan
penelitian ini yaitu : 1) pendaftaran tanah secara sistematik dimana
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara
serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum
didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. 2)
pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan
secara individual atau massal.
Data- data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder
yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada baik dari Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah maupun buku-buku yang dapat
melengkapi data. Untuk melengkapi data penelitian penulis melakukan
wawancara kepada pihak terkait sebagai Crosscheck dari data skunder.
Dari data-data yang diperoleh maka dianalisis dengan metode kualitatif
deskriptif yang disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Dari pengertian
pendaftaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah konversi atau
pengakuan hak harus di daftarkan ulang agar jelas bukti kepemilikannya
dengan di keluarkan sertifikat.
Dari hasil peneltian yang telah dilaksanakan, maka disimpulkan
bahwa latar belakang pendaftaran tanah Konversi atau pengakuan hak
dilaksanakan untuk mencapai kepastian hukum terhadap kepemilikan hak
atas tanah. Hasil dari pendaftaran tanah Konversi lengkap berupa
sertifikat hak atas tanah yang dapat. Dalam pelaksanaan kegiatan
pensertipikatan tanah ini guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan
tidak luput dari peran serta BPN (Badan Pertahanan Nasional) yang
merupakan suatu lembaga Pemerintah Non Departemen yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden.}
		}