@thesis{thesis,
		author={ASHARI  YOPIE MARTHA KURNIAWAN},
		title ={TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANAH NEGARA BEKAS
HAK GUNA BANGUNAN YANG DIMOHONKAN PEMBERIAN
HAK MILIK MENURUT PERATURAN MENTERI NEGARA
AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(PMNA/KA BPN) NOMOR 18 TAHUN 2021},
		year={2023},
		url={http://repository.upm.ac.id/4773/},
		abstract={Peningkatan peranan tanah sebagai tempat bermukim maupun untuk
kegiatan bisnis juga diikuti pula dengan kebutuhan akan dukungan berupa
kepastian hukum di bidang pertanahan. pada Hak Guna Bangunan Tanah
Pengelola ini terjadi sejak didaftarkannya pada kantor Pertanahan, hak
guna bangunan yang diberikan di atas tanah Hak Pengelolaan dengan
keputusan pemberian hak yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk berdasarkan atas usul dari pemegang Hak Pengelolaan.
Hak Guna Bangunan Bekas Tanah Negara ini terjadi melalui keputusan
pemberian hak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional menurut
Tata cara terjadinya HGB ini diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal
48 Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah
metode penelitian kualitatif normatif, artinya dengan menguraikan atau
menjelaskan norma-norma atau aturan-aturan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Hukum Positif), dengan
memperhatikan kondisi-kondisi atau keadaan nyata yang sedang terjadi
dalam kehidupan masyarakat. hasil penelitian yang mula-mula
dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap semua, baik
dari sumber data primer maupun sumber data sekunder peraturan yang
berkaitan langsung dengan permasalahan HGB yang kemudian data yang
diperoleh diverifikasi dan ditarik kesimpulan. Sehingga dapat diperoleh
kesimpulan dalam prakteknya masih banyak masyarakat akan
ketidaktahuan alur dan cara untuk memperpanjang / memperbaharui /
meningkatkan HGB. Hal ini karena disebabkan oleh faktor ekonomi
sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pergantian karena
mengeluarkan biaya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk
melakukan penelitian ini. Agar mengetahui proses penyelesaian
permohonan Pemberian Hak Milik Atas Tanah terhadap Tanah Negara
Bekas Hak Guna Bangunan yang menjadi kewenangan Kepala Kantor
Pertanahan.}
		}