@thesis{thesis,
		author={IRAWAN  FIAN ARIE},
		title ={IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT
TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO},
		year={2023},
		url={http://repository.upm.ac.id/4835/},
		abstract={Pada dasarnya pengelolaan guru sepenuhnya mempunyai pengaruh yang sangat
besar dan dianggap sebagai kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Keberadaan Guru Tidak Tetap sangat vital pada satuan pendidikan karena mereka
sangat membantu dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pada triwulan
II tahun 2021 KEMENDIKBUDRISTEK meluncurkan program 1 juta guru PPPK
atau PPPK bagi Guru Honorer. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari
ketetapan BKN pada tahun 2021, dimana CPNS tidak lagi diperuntukkan bagi guru.
Jadi kesempatan Guru Tidak Tetap menjadi ASN adalah melalui tes formasi PPPK
Guru . Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memenuhi
keahlian dan kemampuannya untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu, melalui
proses merit system, PPPK diharapkan dapat mendongkrak kinerja birokrasi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti
mendapatkan data berupa dokumen dari hasil wawancara dan kajian pustaka.
Pelaksanaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)
dengan menggunakan identifikasi jabatan yang kosong sudah berjalan dengan baik,
tenaga honorer di tahun 2022 telah mendapatkan porsi yang cukup besar pada
pengusulan yang dilakukan oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi. Pada proses
menentukan calon yang tepat pada proses pengangkatan PPPK, telah berjalan
sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan PPPK dimana tenaga
honorer harus memenuhi syarat- syarat yang di tentukan dalam proses seleksi
sehingga dapat mengikuti seleksi pengangkatan PPPK, dengan memilih metode-
metode rekrutmen yang paling tepat pengangkatan PPPK menggunakan metode
yang hampir sama dengan PNS.}
		}