@thesis{thesis,
		author={HARYANTI  DWI},
		title ={STATUS HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK PADA KAWASAN HUTAN DI DESA KOTA BARU KECAMATAN KUNTO DARRUSALAM KABUPATEN ROKAN HULU},
		year={2020},
		url={http://repository.upp.ac.id/1069/},
		abstract={Hutan merupakan salah satu kekayaan alam bangsa Indonesia yang sangat berharga yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional  yang menyebutkan ?Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.? Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu saat ini masih enggan mengeluarkan Sertifikat kepada pemilik tanah yang sudah bertahun-tahun menempati kawasan   itu  dan  sebagian sudah  ada yang bersertifikat  di karenakan dalam peta tanah tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi konservasi, berdasarkan  Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Riau
Tahun 2018-2038.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  permasalahan  yang  diteliti adalah  bagaimana  Status  Hukum  Sertifikat  Hak  Milik  Pada  Kawasan Hutan  Di  Desa  Kota  Baru  Kecamatan  Kunto  Darrusalam  Kabupaten Rokan Hulu dan Bagaimana Keabsahan Terhadap Sertifikat Hak Milik Pada Tanah Kawasan Hutan Di Desa Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dan dipecahkan dengan metode pendekatan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.
Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa secara status hukum sertifikat hak milik pada kawasan hutan di Desa Kota Baru Kecamatan Kunto  Darrusalam  Kabupaten  Rokan  Hulu,  dengan  adanya  ketentuan
perundang-undangan dari pemerintah justru banyak menimbulkan konflik dalam masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan. Terutama keabsahan sertifikat hak milik masyarakat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu setelah terbitnya terbitkanya peraturan daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Tata  Wilayah  Provinsi  Riau.  Keabsahan  terhadap  sertifikat  hak milik pada tanah kawasan hutan di Desa Kota Baru Kecamatan  Kunto
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Permasalahan yang menjadi polemik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah penerbitan
sertipikat yang merupakan pengakuan atas kepastian hukum terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat yang terletak pada kawasan hutan.}
		}