@thesis{thesis,
		author={KURNIA  ANDRI},
		title ={LEGALITAS PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM PADA PENETAPAN NOMOR 0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg},
		year={2019},
		url={http://repository.upp.ac.id/1083/},
		abstract={Pengangkatan anak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia   Nomor   54   Tahun   2007   adalah   suatu   perbuatan   hukum   yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawabatasperawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkat.
Asas  legalitas  dalam  makna  umum  bahwa  setiap  perbuatan  harusdi dasarkan  pada  peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku.  Asas  legalitas mengandung mana yang luas, asas ini selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara yang            menyebut            dirinya            sebagai            negara            hukum, Legalitasadalahasaspokokdalamnegarahukumselainasasperlindungankebebasanda nHakAsasiManusia.
AdapunpermohonanPengangkatanAnaknomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg, yaituparapemohontelahmengajukanpermohonanpenetapanpengangkatananakberda sarkanhukum Islam.Pemohon I danPemohon II menerimapenyerahanseoranganakperempuan yang lahirtanggal 19 Desember 2014 daribapakanaktersebutsesuaidenganSuratPenyerahanAnaktertanggal 19 Desember
2014     (SuratPenyerahanAnakTerlampir)     Pemohon      I     danPemohon      II berkeinginanuntukmengangkatanaktersebutsebagaianakangkatberdasarkanHukum Islam untukkepentinganmasadepananaktersebutbaikdarisegikehidupannyamaupunpendi dikannya.
Berdasarkanuraian          yang          penuliskemukakan          di          atas, penulismelakukanpenelitiandenganmasalahpokokyaitubagaimanaProses pengangkatan anak dalam penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg?danapakah
dasar          pertimbangan          hukummajelis          hakim          dalampenetapan
Nomor0095/Pdt.P/2017/PA.Ppg?
Dalammelakukanpenelitianini, penulismengunakanmetodepenelitianhukumnormatifdengancarastudikasus. Denganmenggunakan    data    sekunder    yang    terdiridaribahanhukum    primer berupaputusanperkaraNomor0095/Pdt.P/2017/PA.Ppgdanperundang-undangan, bahanhukumsekunderberupabuku-buku                                                             yang berkenaandenganperkarainidanbahanhukumtersierberupakamus- kamus.Kemudianpenulisbahasdengancaramembandingkanberkasperkara0095/Pdt. P/2017/PA.Ppg.                  denganketentuanperundang-undangan                   yang adalalupenulismengambilkesimpulandenganberpedomanpadacarainduktif.}
		}