@thesis{thesis,
		author={REZKI  ADE},
		title ={PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA},
		year={2022},
		url={http://repository.upp.ac.id/1989/},
		abstract={Di dalam praktik perbankan akan timbul masalah apabila debitur cidera janji dan objek  jaminan  ada  dalam  penguasaan  debitur,  karena  objek  jaminan  fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial bagi debitur untuk menggelapkan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut. Salah satu permasalahan  yang  timbul  dalam  mengeksekusi  jaminan  fidusia,  ketika  harta kekayaan debitur sebagai jaminan fidusia yang akan dieksekusi tidak ada atau musnah.  Dalam  kondisi  yang  demikian  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia secara parate eksekusi akan sulit dilakukan. Ketika debitur wanprestasi dan benda telah dijaminkan kepada pihak ketiga maka sulit untuk dilaksanakan eksekusi. Jenis penelitian ini digolongkan penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma- norma dalam hukum positif yang berlaku. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder.   Teknik   pengumpulan   data   dalam   penelitian   ini   adalah   dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian yang dibahas Kesimpulan   yang   bisa   diperoleh   dari   hasil   penelitian   adalah   Penganan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia diatur pada Pasal
15, Pasal 17, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan ketentuan yaitu mewajibkan pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia hingga terbitnya sertipikat jaminan fidusia yang mengandung titel eksekutorial. Konsep  ideal  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  dalam  perjanjian  kredit dengan jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik agar muncul asas spesialitasnya. Selain itu, perlindungan yang juga diberikan terhadap kreditor penerima fidusia yang objek jaminan fidusianya berupa stok barang dagangan oleh Undang-Undang Fidusia adalah diaturnya dalam persyaratan untuk   melakukan   pendaftaran   jaminan   fidusia   berupa   keharusan   untuk mencantumkan tentang nilai dari barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.}
		}