@thesis{thesis,
		author={Husni  Setiawan},
		title ={PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI ETNIS MANDAILING (Studi Terhadap Otoritas Politik Tradisional Raja Adat Mandailing dan Problematika Dalam Kehidupan Bernagari di Nagari Rabi Joggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat)},
		year={2016},
		url={http://scholar.unand.ac.id/10045/},
		abstract={Penelitian ini membahas tentang otoritas elit tradisional dalam sebuah nagari yaitu Raja Adat Mandailing. Raja Adat memiliki kewenangan membuat aturan nagari, mengawasi dan menjaga nilai-nilai luhur masyarakat Mandailing. Di lain pihak terdapat Wali Nagari yang berwenang sebagai Penyelenggara sistem Pemerintahan Nagari. Adanya dua otoritas ini menimbulkan permasalahan. Untuk itu, penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis otoritas politik tradisional Raja Adat Mandailing dan problematika dalam sistem pemerintahan nagari di Nagari Rabi Jonggor. Untuk menjelaskan otoritas politik Raja Adat, penelitian ini menggunakan teori Domination Authority yang dijabarkan oleh Max Weber yaitu adanya dua dominasi, berdasarkan adat istiadat (Dominasi Tradisional) dan pemilihan secara aturan negara (Dominasi Legal-Rasional). Kemudian peneliti menggunakan konsep nagari sebagai bentuk perbandingan antara pelaksanaan nagari di Etnis Mandailing dengan Minangkabau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Pemilihan fenomenologi ini untuk menjelaskan pengalaman seseorang (Raja Adat Mandailing) dalam menjalankan kewenangannya sebagai elit tradisional dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan terpilih. Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan. Pertama, Sistem Pemerintahan Nagari Rabi Jonggor memiliki dua otoritas kekuasaan yaitu raja adat dan wali nagari. Raja adat sebagai pengatur masyarakat secara tradisional, sedangkan wali nagari mengatur urusan administrasi pemerintahan secara resmi. Kedua, Ada dua sumber dominasi yang terdapat di Nagari Rabi Jonggor, dimana Raja Adat mendapatkan kewenangan bersadarkan dominasi tradisional dan wali nagari mendapatkan kewenangan berdasarkan dominasi legal-rasional. Ketiga Pelaksanaan sistem Pemerintahan Nagari oleh Etnis Mandailing tidak efektif dikarenakan terjadinya tumpang tindih antara fungsi Bamus dan KAN dengan Raja Adat yang memegang kendali masyarakat secara tradisional. 
Kata Kunci: Nagari, Etnis Mandailing, Raja Adat, Otoritas Dominasi.}
		}