@thesis{thesis,
		author={saputra  hadi},
		title ={PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 DAN
TINDAKPIDANA PILKADA TAHUN 2020 OLEH SENTRA
PENEGAKANHUKUMTERPADU DI KABUPATEN LIMAPULUH
KOTA},
		year={2022},
		url={http://scholar.unand.ac.id/99946/},
		abstract={PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 DAN
TINDAKPIDANA PILKADA TAHUN 2020 OLEH SENTRA
PENEGAKANHUKUMTERPADU DI KABUPATEN LIMAPULUH
KOTA
Oleh:Hadi Saputra(1920112047)
(Dibawah bimbingan: Dr. Yoserwan, S.H., M.H.,LL.M. dan Dr. Khairul
FahmiS.H.,M.H., )

ABSTRAK

Penegakan  hokum  pidana  pemilu  dan  pilkada  merupakan  instrument  untuk mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang jujur dan adil.Penegakan hukum pidana  dilaksanakan  oleh  Gakkumdu.  Adapun  Sentra  Gakumdu  ada  dipusat maupun didaerah Kabupaten/kota yang ditangani oleh Sentra Gakumdu  Lima Puluh Kota yang menangani mulai dari laporan dan temuan hinggapemeriksaan oleh pengadilan, di Kabupaten lima puluh kota dalam Pemilu 2019 ada masuk 4(empat)  temuan,  dan  6(enam)  dari  laporan,atas  dugaan  pelanggaran  tindak pidana pemilu tahun 2019 dan untuk pilkada tahun 2020 diKabupaten Lima Puluh Kota, terdapat 6 (enam) kasus temuan dan hanya 1 (satu) kasus yang sampai ke Pengadilan,	berhubungan	dengan	Sentra	Penegakan	Hukum	Terpadu
(Gakkumdu)  yang  terdiri  atas  unsure  Bawaslu,Polri,dan  Kejaksaan  dalam penanganan   tindak   pidana   pemilu   dan   pilkada   serta   pelaksanaan   fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Lima   Puluh   kota?;bagaimanakah   pelaksanaan   penanganan   tindak   pidana pemilihan  kepala daerah  tahun 2020  oleh Sentra Penegakan Hukum  Terpadu (Gakkumdu)di  Kabupaten  Lima  Puluh  kota?.Metode  penelitian  hokum  yang digunakan  adalah  penelitian  hokum  empiris,Adapun  data  penelitian  iniyaitu primer dan sekunder, dimana data primer yaitu berupa wawancara, Focus Group Discussion  (FGD)  dan observasi.  Sedangkan  data  sekunder  berupa  ketentuan peraturan perundangan berupa bahan hokum primer dan sekunder dan tersier. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diperoleh  hasil  sebagai  berikut :pertama  penanganan pidana  pemilu oleh  SentraGakkumdu Lima  Puluh Kota terdapat:4 kasus berasal dari temuan dan 6 kasusberasal dari laporan. Hanya 1 kasus yang berasal dari temuan dengan Nomor 005/TM/PL/03.10/IV/2019 atas nama  terlapor  Yeni  Zafitri  yang  telah  diproses  mulai  dari  tahap  penerimaan temuan  atau  laporan  hingga  tahap  pemeriksaan  oleh  pengadilan  dan  telah berkekuatan  hokum tetap berdasarkan Putusan Nomor:101/Pid.Sus/2021/PT.Pdg. kedua, penanganan  pidana pilkada oleh Sentra Gakkumdu Lima Puluh Kota dari 6kasus, hanya 1 kasus berasal dari temuan yang dinaikkan ketahap penyidikan hingga	pemeriksan	oleh	pengadilan.Temuan	tersebut	dengan	Nomor
005/TM/PL/03.10/IV/2019  atas  nama  terlaporWisna  Lendrawati  yang  telah diproses  mulai  dari  tahap  penerimaan  temuan  atau  laporan  hingga  tahap pemeriksaan   oleh pengadilan   dan telah berkekuatan hokum tetap berdasarkan Putusan Nomor:19/Pid.Sus/2021/PT.Pdg..


Kata kunci: Pidana, Pemilhan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Sentra Penegakan Hukum Terpadu

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HANDLING OF CRIMINAL ACTIONS OF THE 2019 ELECTION ANDTHECRIMINALACTIONOFELECTIONOFREGIONALHEADI N
2020
BY THE INTEGRATED CENTER OF LAW
ENFORCEMENTINTHE LIMA PULUH KOTAREGENCY

HadiSaputra,Yoserwan,KhairulFahmi1
ABSTRACT
General  Elections  and  Regional  Head  Elections  are  a  political  contestation inchoosing  and  determining  the  leader  of  a  region  as  well  as  determining people'srepresentatives based on their electoral area. In the context of holding General  Electionsand  Regional  HeadElectionse  very5  (five)  year  saspartofthe democratic system in Indonesia ,itispossible that ther ewill beviolations related to the  General  Election  and  Regional  Head  Election.  Violations  that  occur  can becarrie	dout	byt	heorganizer	sof	the	General	Electionand/orRegional
HeadElection, candidate pairs in the General Election and Regional Head Election aswell  as  a  successful  team  or  volunteers  from  certain  pairs  of  candidates. Criminalviolations of the 2019 general election that occurred in the Lima Puluh Kota	Regency,Sumatera	Barat	province,thereare	10	(ten)	cases.Mean
while,thereare
6(six) caseso fall egedviolation softhe 2020 regional headelections thato ccurred in Lima Puluh Kota Regency, which were sourced from the findings of. Basedon this, thefor mulation of the problemin this writing ,namely: (1) How is the handling of criminal actsin the 2019 generalelection by the Integrated Law Enforcement Centerin the Lima Puluh Kota Regency;(2)Howis the handlingof thecriminalactof the 2020 Regional Headelection by the Integrated Law Enforcement Centerin Lima Puluh Kota Regency.There searc husedin this article sempirical legalresearch where the data areobtained fromt hecommunity.From there sult softhe study,itwas concluded that:Intermsof handlinggener alelection crimes by the Lima Puluh Kota Integrate}
		}