ANALISIS EVALUASI PENERAPAN SKEMA AVAILABILITY PAYMENT PADA PEMBANGUNAN PRASARANA KERETA API MAKASSAR – PAREPARE
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Institut Teknologi Bandung
Author
Nurul Kusuma Whardani, Putri (STUDENT ID : 25018001)
(LECTURER ID : 0018085502)
(LECTURER ID : 0021057011)
(LECTURER ID : 0007118304)
(LECTURER ID : 0018085502)
(LECTURER ID : 0021057011)
(LECTURER ID : 0007118304)
Subject
Datestamp
0000-00-00 00:00:00
Abstract :
Pemerintah Indonesia memperkirakan dibutuhkan dana sekitar 45% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk memenuhi gap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2020-2024. Dibutuhkan sebuah inovasi pembiayaan yang efektif dalam menghadapi hal tersebut, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan sebuah inovasi pembiayaan yang diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Salah satu jenis pengembalian investasi KPBU yaitu skema Availability Payment (AP), skema AP merupakan skema baru yang diterapkan di Indonesia. Proyek Kereta Api Makassar ? Parepare (KA MAKPAR) merupakan pilot project KPBU dengan menggunakan skema AP pada sektor transportasi khususnya perkeretaapian di lingkup Kementerian Perhubungan. Untuk itu penelitian ini bermaksud melakukan evaluasi mengenai penerapan skema AP pada proyek KA MAKPAR dengan melihat gap antara teori dan pelaksanaannya serta menganalisis hambatan dalam penerapannya lalu memberikan rekomendasi untuk kelancaran penerapan kedepannya. Lingkup evaluasi dari penelitian ini menggunakan 8 (delapan) parameter penilaian penerapan skema AP yang terdiri dari kriteria proyek, komitmen PJPK, pemenuhan prinsip KPBU, analisis kelayakan finansial, kapasitas fiskal PJPK, indikator kinerja, pembebasan lahan, dan penjaminan. Dari 8 (delapan) parameter penilaian penerapan skema AP dapat disimpulkan bahwa pilot project ini tidak tepat untuk dijadikan percontohan skema AP pada sektor transportasi di Indonesia. Ditemukan beberapa gap antara teori dan pelaksanaan pada penerapan skema AP ini antara lain proyek ini tidak tepat menerapkan skema AP karena merupakan hard infrastructure, pembangunan segmen F tidak tepat menerapkan skema AP karena tidak memberikan manfaat kepada masyarakat luas (publik), dan penerapan skema AP pada proyek ini lebih diterapkan untuk operation and maintenance prasarana sedangkan untuk investasi pembangunan hanya dilakukan sebagian yaitu pada segmen F.
Pemerintah Indonesia memperkirakan dibutuhkan dana sekitar 45% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk memenuhi gap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2020-2024. Dibutuhkan sebuah inovasi pembiayaan yang efektif dalam menghadapi hal tersebut, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan sebuah inovasi pembiayaan yang diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Salah satu jenis pengembalian investasi KPBU yaitu skema Availability Payment (AP), skema AP merupakan skema baru yang diterapkan di Indonesia. Proyek Kereta Api Makassar ? Parepare (KA MAKPAR) merupakan pilot project KPBU dengan menggunakan skema AP pada sektor transportasi khususnya perkeretaapian di lingkup Kementerian Perhubungan. Untuk itu penelitian ini bermaksud melakukan evaluasi mengenai penerapan skema AP pada proyek KA MAKPAR dengan melihat gap antara teori dan pelaksanaannya serta menganalisis hambatan dalam penerapannya lalu memberikan rekomendasi untuk kelancaran penerapan kedepannya. Lingkup evaluasi dari penelitian ini menggunakan 8 (delapan) parameter penilaian penerapan skema AP yang terdiri dari kriteria proyek, komitmen PJPK, pemenuhan prinsip KPBU, analisis kelayakan finansial, kapasitas fiskal PJPK, indikator kinerja, pembebasan lahan, dan penjaminan. Dari 8 (delapan) parameter penilaian penerapan skema AP dapat disimpulkan bahwa pilot project ini tidak tepat untuk dijadikan percontohan skema AP pada sektor transportasi di Indonesia. Ditemukan beberapa gap antara teori dan pelaksanaan pada penerapan skema AP ini antara lain proyek ini tidak tepat menerapkan skema AP karena merupakan hard infrastructure, pembangunan segmen F tidak tepat menerapkan skema AP karena tidak memberikan manfaat kepada masyarakat luas (publik), dan penerapan skema AP pada proyek ini lebih diterapkan untuk operation and maintenance prasarana sedangkan untuk investasi pembangunan hanya dilakukan sebagian yaitu pada segmen F.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
