Hambatan dan Kompleksitas Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal di Perairan Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Author
Tamba, Yogi Andre
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-01-03 12:12:21
Abstract :
Wilayah perairan Indonesia, termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar pantai, memiliki signifikansi ekonomi yang penting karena melimpahnya sumber daya kelautan. Namun, potensi sumber daya ini juga menyebabkan seringnya kasus illegal fishing di Indonesia, yang merupakan kegiatan perikanan yang melanggar hukum. Kasus ini memiliki dampak serius terhadap Indonesia, termasuk kerugian ekonomi dan dampak negatif terhadap citra international Indonesia. Penegakan hukum terhadap illegal fishing di ZEE Indonesia mengacu pada UNCLOS 1982, yang memberikan negara pantai hak untuk menegakkan hukum di wilayahnya. Namun, beberapa faktor seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, kesulitan dalam pembuktian, dan kelemahan rumusan sanksi pidana, menjadi kendala dalam penegakan hukum. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana untuk aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam penanggulangan illegal fishing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Dalam tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi primer dan sekunder, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyajikan kesimpulan berdasarkan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap illegal fishing memerlukan perbaikan dalam koordinasi antarinstansi, pembuktian yang lebih efisien, dan perbaikan dalam rumusan sanksi pidana. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana untuk aparat penegak hukum juga diperlukan. Kata kunci: Zona Ekonomi Eksklusif, illegal fishing, UNCLOS 1982, penegakan hukum, Indonesia.
Wilayah perairan Indonesia, termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar pantai, memiliki signifikansi ekonomi yang penting karena melimpahnya sumber daya kelautan. Namun, potensi sumber daya ini juga menyebabkan seringnya kasus illegal fishing di Indonesia, yang merupakan kegiatan perikanan yang melanggar hukum. Kasus ini memiliki dampak serius terhadap Indonesia, termasuk kerugian ekonomi dan dampak negatif terhadap citra international Indonesia. Penegakan hukum terhadap illegal fishing di ZEE Indonesia mengacu pada UNCLOS 1982, yang memberikan negara pantai hak untuk menegakkan hukum di wilayahnya. Namun, beberapa faktor seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, kesulitan dalam pembuktian, dan kelemahan rumusan sanksi pidana, menjadi kendala dalam penegakan hukum. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana untuk aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam penanggulangan illegal fishing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Dalam tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi primer dan sekunder, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyajikan kesimpulan berdasarkan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap illegal fishing memerlukan perbaikan dalam koordinasi antarinstansi, pembuktian yang lebih efisien, dan perbaikan dalam rumusan sanksi pidana. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana untuk aparat penegak hukum juga diperlukan. Kata kunci: Zona Ekonomi Eksklusif, illegal fishing, UNCLOS 1982, penegakan hukum, Indonesia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
