Tinjauan Yuridis terhadap Illegal Fishing: Sanksi dan Tantangan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Author
Santosa, Aji
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-01-04 07:29:13
Abstract :
Penelitian ini menyoroti isu hukum illegal fishing di perairan Indonesia, dengan fokus pada sanksi dan tantangan penegakan hukum. Illegal fishing, yang mencakup penangkapan ikan tanpa izin dan pelanggaran peraturan perikanan, merugikan ekonomi negara, mata pencaharian nelayan, dan lingkungan laut. Praktik ini juga memengaruhi kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis peraturan hukum, teori-teori hukum, dan data lapangan. Dalam konteks hukum internasional, UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara pantai untuk menjalankan hukum di ZEE mereka dan menghukum pelanggar dengan denda wajar. Namun, penegakan hukum menghadapi beberapa hambatan, termasuk kurangnya sarana dan prasarana pengawasan, keterbatasan alokasi dana, dan permasalahan integrasi data. Dampak illegal fishing mencakup kerugian ekonomi, konflik diplomatik, dan kerusakan lingkungan laut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan kerjasama internasional sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Kajian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah illegal fishing di Indonesia. Kata Kunci: Illegal Fishing, UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif, Penegakan Hukum, Dampak.
Penelitian ini menyoroti isu hukum illegal fishing di perairan Indonesia, dengan fokus pada sanksi dan tantangan penegakan hukum. Illegal fishing, yang mencakup penangkapan ikan tanpa izin dan pelanggaran peraturan perikanan, merugikan ekonomi negara, mata pencaharian nelayan, dan lingkungan laut. Praktik ini juga memengaruhi kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis peraturan hukum, teori-teori hukum, dan data lapangan. Dalam konteks hukum internasional, UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara pantai untuk menjalankan hukum di ZEE mereka dan menghukum pelanggar dengan denda wajar. Namun, penegakan hukum menghadapi beberapa hambatan, termasuk kurangnya sarana dan prasarana pengawasan, keterbatasan alokasi dana, dan permasalahan integrasi data. Dampak illegal fishing mencakup kerugian ekonomi, konflik diplomatik, dan kerusakan lingkungan laut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan kerjasama internasional sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Kajian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah illegal fishing di Indonesia. Kata Kunci: Illegal Fishing, UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif, Penegakan Hukum, Dampak.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
