KAJIAN KRITIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN NO.574 K/PID.SUS/2018
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Author
Asep, Hidayat
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-03-21 08:10:13
Abstract :
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan bunyi pasal 24 ayat (1) . dalam praktik didunia peradilan seringkali ditemukan prinsip keadilan hukum kalah dengan prinsip kepastian hukum . padahal putusan hakim wajib Diawali dengan kalimat ?Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa? yang mempunyai makna bahwa hakim harus menjadikan keadilan sebagai spirit utama dalam seluruh bagian putusan , keadilan harus diatas yang lainnya termasuk diatas kepastian hukum. Dalam perkara yang menimpa Baiq Nuril Maknun yang menuai kontroversi dalam putusan perkara Nomor 574.k/Pid.Sus/2018 yang dalam amar putusannya MA mevonis Baiq Nuri Maknun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang undang -undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 574.k/Pid.Sus/2018 dan bagaimana penerapan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 574.k/Pid.Sus/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normative,data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier , dengan jalan mencari surat, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari penelitian penulis berkesimpulan bahwa kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun dalam putusan perkara pidana Nomor 574.k/Pid.Sus/2018 sebuah kasus yang berawal dari rekaman percakapan antara haji Muslim dengan bawahannya Baiq Nuril Maknun yang menyebar dilingkungan sekolah SMAN 7 Mataram tersebut dalam putusan kasasinya MA memvonis bersalah dan menyatakan Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 . dasar pertimbangan hakim dalam meutus perkara tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman , bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang aktif melakukan penyebaran/pendistribusian adalah saksi haji Imam Mudawin,dan hakim juga mengabaikan aspek sosiologis /latar belakang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut juga luput dari pertimbangan hakim.
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan bunyi pasal 24 ayat (1) . dalam praktik didunia peradilan seringkali ditemukan prinsip keadilan hukum kalah dengan prinsip kepastian hukum . padahal putusan hakim wajib Diawali dengan kalimat ?Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa? yang mempunyai makna bahwa hakim harus menjadikan keadilan sebagai spirit utama dalam seluruh bagian putusan , keadilan harus diatas yang lainnya termasuk diatas kepastian hukum. Dalam perkara yang menimpa Baiq Nuril Maknun yang menuai kontroversi dalam putusan perkara Nomor 574.k/Pid.Sus/2018 yang dalam amar putusannya MA mevonis Baiq Nuri Maknun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang undang -undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 574.k/Pid.Sus/2018 dan bagaimana penerapan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 574.k/Pid.Sus/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normative,data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier , dengan jalan mencari surat, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari penelitian penulis berkesimpulan bahwa kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun dalam putusan perkara pidana Nomor 574.k/Pid.Sus/2018 sebuah kasus yang berawal dari rekaman percakapan antara haji Muslim dengan bawahannya Baiq Nuril Maknun yang menyebar dilingkungan sekolah SMAN 7 Mataram tersebut dalam putusan kasasinya MA memvonis bersalah dan menyatakan Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 . dasar pertimbangan hakim dalam meutus perkara tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman , bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang aktif melakukan penyebaran/pendistribusian adalah saksi haji Imam Mudawin,dan hakim juga mengabaikan aspek sosiologis /latar belakang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut juga luput dari pertimbangan hakim.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
