PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERINDIKASI MENGANUT PAHAM RADIKALISME (Studi Kasus Anggota Brimob Polda Lampung yang ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Author
Prihantoro, Yusuf Arif
Mustajab, Wahyu
Mustajab, Wahyu
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-01-08 07:10:54
Abstract :
Paham radikalisme menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan nasional, termasuk di dalam institusi kepolisian. Abstrak ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terindikasi menganut paham radikalisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terindikasi menganut paham radikalisme harus dilakukan dengan ketegasan dan keadilan melalui 3 proses, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap peradilan umum, dan tahap penegakan kode etik. Beberapa upaya Pemerintah dalam mencegah radikalisme di institusi Polri diantaranya adalah penguatan pelatihan dan pendidikan, penyaringan dan seleksi, sistem intelejen, kolaborasi dengan lembaga terkait, serta pengawasan internal Polri. Kata Kunci: Polri, Radikalisme, Penegakan Hukum
Paham radikalisme menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan nasional, termasuk di dalam institusi kepolisian. Abstrak ini bertujuan untuk mengkaji upaya penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terindikasi menganut paham radikalisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terindikasi menganut paham radikalisme harus dilakukan dengan ketegasan dan keadilan melalui 3 proses, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap peradilan umum, dan tahap penegakan kode etik. Beberapa upaya Pemerintah dalam mencegah radikalisme di institusi Polri diantaranya adalah penguatan pelatihan dan pendidikan, penyaringan dan seleksi, sistem intelejen, kolaborasi dengan lembaga terkait, serta pengawasan internal Polri. Kata Kunci: Polri, Radikalisme, Penegakan Hukum
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
