PENERAPAN ASAS KESETARAAN DI DEPAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH FIGUR PUBLIK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Author
Budi, Aldian Ocky Prasetyo
Rustam, M. Rizal
Rustam, M. Rizal
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-01-09 10:51:27
Abstract :
Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik. Dengan rumusan masalahBagaimana Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik dan Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik. Menggunkan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan analisis. Kesimpulannya Penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi hambatan substansi, struktur, dan budaya. Hambatan substansi meliputi keanekaragaman frase "pengguna narkotika" dalam undang-undang, makna multi-tafsir Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, dan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika. Hambatan struktur meliputi kurangnya eksplorasi fakta oleh aparat penegak hukum dan hakim. Hambatan budaya melibatkan pengaruh publik figur, perbedaan akses sumber daya dan bantuan hukum, persepsi masyarakat terhadap publik figur, serta budaya suap dan damai. Kata Kunci: Narkotika, Publik Figur, Kesetaraan di Depan Hukum.
Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik. Dengan rumusan masalahBagaimana Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik dan Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik. Menggunkan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan analisis. Kesimpulannya Penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi hambatan substansi, struktur, dan budaya. Hambatan substansi meliputi keanekaragaman frase "pengguna narkotika" dalam undang-undang, makna multi-tafsir Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, dan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika. Hambatan struktur meliputi kurangnya eksplorasi fakta oleh aparat penegak hukum dan hakim. Hambatan budaya melibatkan pengaruh publik figur, perbedaan akses sumber daya dan bantuan hukum, persepsi masyarakat terhadap publik figur, serta budaya suap dan damai. Kata Kunci: Narkotika, Publik Figur, Kesetaraan di Depan Hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
