TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN DAN PELAKSANAAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi kasus Putusan MA Nomor: 1788 K/Pid.Sus/2016)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Author
Sumardi, Sumardi
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-08-16 10:08:29
Abstract :
Kejahatan Narkotika saat ini berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana Narkotika digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaannya serta kejahatannya yang dilakukan secara rapi dan terorganisir baik dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional. Upaya Pemerintah dalam menanggulangi kejahatan Narkotika melalui Pidana Mati. Pidana mati itu sendiri merupakan hukuman paling berat yang merampas kebebasan hak atas hidup seseorang, yang mana diatur dalam pasal 10 Kitab Undangundang Hukum Pidana. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati, 2) bagaimana pelaksanaan putusan pidana mati ditinjau dari masa tunggu eksekusinya.Untuk tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati dan juga bagaimana pelaksanaan putusan pidana mati itu sendiri ditinjau dari masa tunggu eksekusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana mati harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa, baik itu yang bersifat yuridis atau pun non yuridis. Selain itu, dalam pelaksanaan hukuman mati sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati yang diakibatkan lamanya masa tunggu eksekusi matinya di karenakan tidak adanya pengaturan yang pasti tentang hak-hak terpidana mati dalam mengajukan upaya hukum seperti Peninjauan kembali dan Grasi.
Kejahatan Narkotika saat ini berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana Narkotika digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaannya serta kejahatannya yang dilakukan secara rapi dan terorganisir baik dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional. Upaya Pemerintah dalam menanggulangi kejahatan Narkotika melalui Pidana Mati. Pidana mati itu sendiri merupakan hukuman paling berat yang merampas kebebasan hak atas hidup seseorang, yang mana diatur dalam pasal 10 Kitab Undangundang Hukum Pidana. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati, 2) bagaimana pelaksanaan putusan pidana mati ditinjau dari masa tunggu eksekusinya.Untuk tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati dan juga bagaimana pelaksanaan putusan pidana mati itu sendiri ditinjau dari masa tunggu eksekusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana mati harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa, baik itu yang bersifat yuridis atau pun non yuridis. Selain itu, dalam pelaksanaan hukuman mati sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati yang diakibatkan lamanya masa tunggu eksekusi matinya di karenakan tidak adanya pengaturan yang pasti tentang hak-hak terpidana mati dalam mengajukan upaya hukum seperti Peninjauan kembali dan Grasi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
