Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Saksi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Author
Buwono, Imanuel Galih Tri
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-01-02 07:55:33
Abstract :
Penelitian ini menggambarkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang di luar norma, dimana pelaku korupsi dari berbagai latar belakang sulit diidentifikasi. Keberadaan pelaku tingkat kedua yang sering tertangkap menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Upaya penegakan hukum juga terkendala bukti yang kurang dan kerjasama yang minim dari pelaku yang tertangkap. Metode penelitian hukum normatif diterapkan dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengumpulkan undang-undang dan regulasi terkait perlindungan hukum bagi whistleblower dan saksi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sumber-sumber hukum meliputi sumber utama yang mengikat dan sumber sekunder yang memiliki nilai persuasif. Teknik pencarian bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan berupa pelaku korupsi yang sulit diidentifikasi. Keberadaan pelaku tingkat kedua dan kurangnya kerjasama dari pelaku yang tertangkap menghambat pengungkapan kasus korupsi. Pentingnya perlindungan hukum bagi whistleblower semakin diakui sebagai upaya mengatasi tantangan tersebut. Whistleblower memiliki peran kunci dalam mengungkapkan kejahatan korupsi, meskipun mereka menghadapi risiko fisik dan psikologis serta kesulitan memberikan keterangan di persidangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, meskipun perlindungan bagi whistleblower masih perlu diperjelas dalam perundang-undangan. Reformasi perundang-undangan yang lebih inklusif diperlukan untuk menciptakan keadilan dan integritas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Keyword : extraordinary crime, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, whistleblower, perlindungan hukum.
Penelitian ini menggambarkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang di luar norma, dimana pelaku korupsi dari berbagai latar belakang sulit diidentifikasi. Keberadaan pelaku tingkat kedua yang sering tertangkap menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Upaya penegakan hukum juga terkendala bukti yang kurang dan kerjasama yang minim dari pelaku yang tertangkap. Metode penelitian hukum normatif diterapkan dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengumpulkan undang-undang dan regulasi terkait perlindungan hukum bagi whistleblower dan saksi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sumber-sumber hukum meliputi sumber utama yang mengikat dan sumber sekunder yang memiliki nilai persuasif. Teknik pencarian bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi tantangan berupa pelaku korupsi yang sulit diidentifikasi. Keberadaan pelaku tingkat kedua dan kurangnya kerjasama dari pelaku yang tertangkap menghambat pengungkapan kasus korupsi. Pentingnya perlindungan hukum bagi whistleblower semakin diakui sebagai upaya mengatasi tantangan tersebut. Whistleblower memiliki peran kunci dalam mengungkapkan kejahatan korupsi, meskipun mereka menghadapi risiko fisik dan psikologis serta kesulitan memberikan keterangan di persidangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, meskipun perlindungan bagi whistleblower masih perlu diperjelas dalam perundang-undangan. Reformasi perundang-undangan yang lebih inklusif diperlukan untuk menciptakan keadilan dan integritas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Keyword : extraordinary crime, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, whistleblower, perlindungan hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
