Abstract :
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badanbadan
Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahakamah Konstitusi. Sedangkan dalam
ketatanegaraan Isla~ kek.-uasaan kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan
Madza/im dan Qadhi Al-Qudhat.
Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia hanya menjalankan fungsi
peradilan. Akan tetapi, lembaga-lembaga peradilan dalam Islam,~elain berfungsi
sebagai lembaga peradilan, juga berfungsi sebagai lembaga yang menangani
urusan-urusan lain di luar urusan peradilan, seperti pengelolaan gaji dan tunjangan
sosial, mengawasi harta wakaf, dan lain sebagainya. Bagaimanakah lembagalembaga
peradilan tersebut menjalankan fungsinya dan · mendistribusikan
wewenangnya diantara sesama lembaga peradilan, serta apakah persamaan dan
perbedaannya.
Penelitian ini mengkaji tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif
Hukum Talll Negara Indonesia dan Hukum Talll Negara lslmn, maka
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif sosio-historis, dengan metode analisa diskriptif dan komparatif
Berdasarkan analisis perbandingan kekuasaan kehakiman dalarn perspektif
hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam, maka dapat
disimpulkan bahwa kek:uasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh
embaga-lembaga peradilan yang menjalankan fungsi peradilan. Sedangkan dalam
perspektif hukum tata Negara Islam, selain melaksanakan fungsi peradilan,
lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman juga melaksanakan fungsi lain
di luar fungsi sebagai lembaga peradilan.
Di Indonesia, kekuasaan kehakiman yang diterapkan saat ini tidak jauh
berbeda dengan sistem kekuasaan kehakiman pada masa awal pembentukannya.
Hanya masalah independensi kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan
yang melaksanakannya saja yang merupakan dobrakan barn dalam sistem
kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sedangkan mengenai pendistribusian
wewenang dan fungsi lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di
Indonesia tidak mengalami perubahan, kecuali keberadaan Mahkamah Konstitusi
yang merupakan hasil dari kebijakan dan adanya pembaharuan di bidang
kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, system kekuasaan kehakiman dalam
perspek'1if hokum tata Negara Islam yang dimaksud dalam penelitian ini, temyata
pada masa sekarang tidak terdapat lagi penerapannya secara utuh, kecuali oleh
Arab Saudi yang masih bercorak monarki mumi, sekalipun negara-negara tersebut
menyatakan secara jelas di dalam undang-undang dasar negaranya bahwa Islam
sebagai agama Negara.