Aplikasi Murabahah dengan sistem Akad Wakalah di bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
Author
Ludhin, Hopi
Subject
Bank dan Perbankan Islam
Datestamp
2019-02-25 06:35:39
Abstract :
Data penelitian dihimpun melalui penelitian lapangan dan kajian tex (lex reading) dan selanjutnya dian lisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir induktif. Aplikasi muribahah dengan sistem akad wakalah yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yakni dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli yaitu pelaksanaan akad muribahah yang digabung dengan akad wakalah, yang dalam hal ini Imam Syafi 'I menyebutnya bay,atain fi baFah dan jual bell seperti ini dilarang oleh agama. Nasabah bertindak sebagai pemohon pembiayaan sekaligus sebagai penerima kuasa dari bank. Akad mwibahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dilakukan ketika barang belum secara prinsip menjadi milik bank sedangkan bank memberikan kuasa pada nasabah untuk melakukan pembelian barang. Hal ini dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang muribahah dan dalam Fikih Islam tidak diperbolehkan, karena syarat sahnya muribahah salah satunya adalah harus mengetahui harga pertama (pembelian barang). Dan jika barang belum secara prlllsip menjadi milik bank, maka secara otomatis nasabah tidak bisa mengetahui harga pertama barang. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyatakan bahwa permasalahan permasalahan serta aplikasi muribahah dengan sistem akad wakalah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep tersebut dianggap tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Sya,riah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV /2000 tentang muribahah. Oleh karena itu, dianjurkan kepada pihak bank untuk terus mengintensifkan sosialisasi berbagai bentuk perundang-undangan dan juga fatwa serta mengembangkan produk-produknya yang berprinsip syari'ah. Selain itu BPRS hendaknya senantiasa mengedepankan pelayanan terbaik kepada nasabahnya.
Data penelitian dihimpun melalui penelitian lapangan dan kajian tex (lex reading) dan selanjutnya dian lisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir induktif. Aplikasi muribahah dengan sistem akad wakalah yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yakni dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli yaitu pelaksanaan akad muribahah yang digabung dengan akad wakalah, yang dalam hal ini Imam Syafi 'I menyebutnya bay,atain fi baFah dan jual bell seperti ini dilarang oleh agama. Nasabah bertindak sebagai pemohon pembiayaan sekaligus sebagai penerima kuasa dari bank. Akad mwibahah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dilakukan ketika barang belum secara prinsip menjadi milik bank sedangkan bank memberikan kuasa pada nasabah untuk melakukan pembelian barang. Hal ini dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang muribahah dan dalam Fikih Islam tidak diperbolehkan, karena syarat sahnya muribahah salah satunya adalah harus mengetahui harga pertama (pembelian barang). Dan jika barang belum secara prlllsip menjadi milik bank, maka secara otomatis nasabah tidak bisa mengetahui harga pertama barang. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyatakan bahwa permasalahan permasalahan serta aplikasi muribahah dengan sistem akad wakalah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep tersebut dianggap tidak sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Sya,riah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV /2000 tentang muribahah. Oleh karena itu, dianjurkan kepada pihak bank untuk terus mengintensifkan sosialisasi berbagai bentuk perundang-undangan dan juga fatwa serta mengembangkan produk-produknya yang berprinsip syari'ah. Selain itu BPRS hendaknya senantiasa mengedepankan pelayanan terbaik kepada nasabahnya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
