TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD FKB PEMKOT MOJOKERTO PERIODE 2004-2009
Total View This Week2
Total View This Week2
Institusion
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
Author
Khakim, Abdul
Subject
Politik
Datestamp
2015-02-13 04:25:10
Abstract :
ABSTRAK Skripsi dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto Periode 2004-2009 ini, merupakan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan untuk menjawab pertayaan : Bagaimana mekanisme, prosedur dan alasan-alasan terjadinya PAW Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto 2004-2009? Bagaimanakah Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto? Data penelitian dihimpun melalui kajian penelitian dilapangan. Dan selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pergantian antar waktu (PAW) yang terjadi di DPRD kota Mojokerto periode 2004-2009 yang dilatarbelakangi oleh ususlan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menginginkan kader partainya di PAW yang duduk dijajaran pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tidak bertentangan dengan AD/ART PKB dan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang disebabkan oleh perpindahan partai dari PKB ke PKNU dan PPP, dan dalam sejarah politik Islam tindakan pemecetan yang dilakukan oleh seorang khalifah merupakan hal yang biasa terjadi karena orang yang diberhentikan dianggap tidak memiliki loyalitas terhadapnya. Selain itu juga penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur Pergantian Antar Waktu tersebut, keputusannya diambil tidak dengan sewenang-wenang oleh jajaran pimpinan PKB kota Mojokerto tetapi melalui musyawarah untuk mufakat. Begitu juga ketika surat permohonan PAW masuk ke pimpinan DPRD kota Mojokerto sebelum dilegalkan pengambilan keputusannya melalui musyawarah untuk mufakat. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh lembaga ahl al-hall wa al-’Aqd yang ada pada masa Umar, khulafa ar-rosyidin, bani Umayyah dan bani Abbasiyah . Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para akademisi, politisi dan intelektual muslim untuk memperbanyak kajian dan diskusi serta penelitian mengenai sejarah politik Islam untuk mengetahui secara mendalam tentang paraktek-praktek pemerintahan dalam sejarah politik umat Islam untuk membangun masa depan politik umat Islam yang lebih baik dan elegan
ABSTRAK Skripsi dengan judul Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto Periode 2004-2009 ini, merupakan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan untuk menjawab pertayaan : Bagaimana mekanisme, prosedur dan alasan-alasan terjadinya PAW Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto 2004-2009? Bagaimanakah Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto? Data penelitian dihimpun melalui kajian penelitian dilapangan. Dan selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pergantian antar waktu (PAW) yang terjadi di DPRD kota Mojokerto periode 2004-2009 yang dilatarbelakangi oleh ususlan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menginginkan kader partainya di PAW yang duduk dijajaran pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tidak bertentangan dengan AD/ART PKB dan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang disebabkan oleh perpindahan partai dari PKB ke PKNU dan PPP, dan dalam sejarah politik Islam tindakan pemecetan yang dilakukan oleh seorang khalifah merupakan hal yang biasa terjadi karena orang yang diberhentikan dianggap tidak memiliki loyalitas terhadapnya. Selain itu juga penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur Pergantian Antar Waktu tersebut, keputusannya diambil tidak dengan sewenang-wenang oleh jajaran pimpinan PKB kota Mojokerto tetapi melalui musyawarah untuk mufakat. Begitu juga ketika surat permohonan PAW masuk ke pimpinan DPRD kota Mojokerto sebelum dilegalkan pengambilan keputusannya melalui musyawarah untuk mufakat. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh lembaga ahl al-hall wa al-’Aqd yang ada pada masa Umar, khulafa ar-rosyidin, bani Umayyah dan bani Abbasiyah . Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para akademisi, politisi dan intelektual muslim untuk memperbanyak kajian dan diskusi serta penelitian mengenai sejarah politik Islam untuk mengetahui secara mendalam tentang paraktek-praktek pemerintahan dalam sejarah politik umat Islam untuk membangun masa depan politik umat Islam yang lebih baik dan elegan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
