Abstract :
villages to set up and develop their own region with the use of available resources
both natural resources and human resources. The village law also states that
village is the smallest unit of the government structure. In order to support the
implementation of village government and rural development, the central
government allocates funding called Village Fund Allocation. The name of the
fund is vary across villages, following the rules of current regent/mayor. In
Central Lampung particularly, such fund allocation is called ?Kampung? Fund
Allocation as it is in accordance with the Regent Regulation No. 04.A 2015 on
Village Allocation Fund of Central Lampung Fiscal Year of 2015.
This study focuses on the problem of professionalism and accountability
of the village officials of Adi Jaya village in implementing the fund allocation. In
this study, the researchers used the theory of professionalism of Ratminto & Atik
and accountability theory of Hopwood and Tomkins. This research is a descriptive
study with qualitative approach. This research was conducted in Kampung Besar
Terbanggi Adi Jaya District of Central Lampung regency.
The result revealed that there were some problems in the implementation
of fund allocation in Adi Jaya village. The professionalism problems, namely: (a)
the difficulty to commit to an equitable development; (b) the unreadiness of the
village officials in managing the village fund allocation independently and to
hold the responsibility for it; (c) the village officials were less discipline in
preparing the SPJ and time management. The finding also found several problems
in holding accountability, such as: (a) the village officials have less understanding
of the right way to create the right SPJ; (b) The difficulty of fund distribution
because of the limited funds.
Keywords: Professionalism, accountability, village officials, village fund
allocation.
Melalui diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa
diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya
sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam
maupun sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-undang tersebut, desa menjadi
bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaran pemerintahan. Untuk menunjang
pelaksanaan pemerintah desa dan pembangunan desa, dibutuhkan bantuan dana dari
pemerintah pusat yang saat ini berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Penyebutan alokasi
dana desa tiap daerah di Indonesia berbeda, mengikuti peraturan bupati/walikota yang
berlaku. Khusus untuk Kabupaten Lampung Tengah penyebutan Alokasi Dana Desa
(ADD) diubah menjadi Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai dengan Peraturan Bupati
Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten
Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015
Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan profesionalitas dan
akuntabilitas aparatur kampung di Adi Jaya dalam pelaksanaan alokasi dana kampung.
Dalam menggungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan teori profesionalisme milik
Ratminto & Atik serta teori akuntabilitas milik Hopwood dan Tomkins. Jenis penelitian
ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di
Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Dalam penelitian ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan alokasi dana
kampung oleh aparatur kampung Adi Jaya. Masalah profesionalitas yang muncul antara
lain: (a) sulitnya untuk berkomitmen melakukan pembangunan secara adil; (b)
kebelumsiapan aparatur kampung untuk diberikan wewenang pelaksanaan alokasi dana
kampung secara mandiri dan bertanggungjawab atas wewenang tersebut; (c) aparatur
kampung belum disiplin dalam pembuatan SPj dan belum disiplin waktu dalam
pelaksanaan program. Masalah akuntabilitas yang muncul antara lain: (a) aparatur
kampung masih belum paham mengenai tata cara pembuatan SPj yang benar; (b)
Pembagian dana yang sulit karena keterbatasan dana.
Kata Kunci: Profesionalitas, Akuntabilitas, Aparatur Kampung, Alokasi Dana Kampung