Abstract :
Dalam proses desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari
tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, sedangkan
otonomi berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu bagian
wilayah/daerah Dari sisi pemerintah ada 2 hal utama yang menjadi bahasan sehubungan dengan
adanya otonomi daerah yakni kebutuhan fiskal (fiscal needs) dan kapasitas fiskal (fiscal capacity)
yang keduanya dapat dikaitkan dalam upaya mengoptimalkan Pendapataan Asli Daerah (PAD).
Kesenjangan fiskal (fiscal gap) merupakan selisih negative antara kebutuhan fiskal dengan
kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer Pemerintah Pusat.
Sehingga solusi untuk kesenjangan fiskal adalah memperbanyak kapasitas fiskal. Untuk itu
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan celah fiskal kabupaten lampung tengah
pada periode tahun 2002 hingga tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
dengan pendekatan kualitatif yakni metode yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang
mendukung analisis tersebut yangtidak dapat diukur secara nyata, tapi menggunakan analisa yang
sifatnya menjelaskan secara uraian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama; Selama periode tahun 2002 hingga 2011,
kapasitas fiskal yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah hampir setiap tahunnya mengalami
penurunan, kedua ; Nilai celah fiskal (fiscal gap) yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah
relatif tinggi hal itu menunjukan bahwa tingkat kesenjangan antara kapasitas fiskal dengan
kebutuhan fiskal tidak berjalan seimbang, ketiga ; Dengan tingginya nilai celah fiskal yang
dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah juga menunjukan bahwa Kabupaten Lampung Tengah
belum bisa menciptakan kemandirian daerah dalam hal keuangan
Kata Kunci : celah fiskal, kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal