Abstract :
Abstrak
Pesatnya perkembangan Industri dan pedagangan menimbulkan tuntutan
masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia
usaha. Pemerintah harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat
mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan
pelayanan dan pengawasan. Di Indonesia, dikenal lembaga pelaksana pajak salah
satunya adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Bea cukai mempunyai tugas
pengawasan sesuai dengan kebutuhan industri dan menghindari ketidaklancaran
arus barang. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan.
Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah
sistem pengawasan pabean terhadap barang impor yang dilakukan oleh kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung? dan (2) Apa saja
faktor-faktor penghambat dalam proses pengawasan pabean terhadap barang
impor yang dilakukan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar
Lampung?
Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis
empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang
diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data diolah melalui proses
editing, klasifikasi dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Efektivitas pengawasan
pabean tidak hanya dilakukan terhadap barang-barang yang masuk atau keluar
daerah pabean saja, tetapi juga terhadap lalu lintas barang tertentu dalam daerah
pabean Indonesia. Faktor-faktor penghambat dalam sistem pengawasan pabean
terhadap barang impor terbagi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
adalah faktor-faktor penghambat dalam kegiatan pengawasan yang muncul dari
petugas bea dan cukai tersebut, sementara faktor penghambat eksternal adalah
faktor yang muncul dari pelaku impor yang menyalahgunakan system selfassesment, yakni system pemberitahuan dengan menitik beratkan pemberian
kepercayaan kepada pemberitahu untuk menghitung dan membayar sendiri bea
masuk yang terhutang oleh importir atau eksportir. Prosedur penerapan sanksi
administrasi diawali dengan penerbitan surat pemberitahuan denda administrasi
kemudian dikeluarkan Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA). Pengenaan
sanksi Administrasi harus ditetapkan dengan surat penetapan untuk memenuhi
rasa keadilan bagi pihak yang dikenai sanksi administrasi, agar yang bersangkutan
mengetahui secara jelas ketentuan yang dilanggar.
Abstract
The rapid development of industry and trade lead to public demands that
the governmentcan provide legal certainty in the business world. The
government should be able to make a law of customs that can anticipate
developments in society in order to provide services and supervision. In
Indonesia, known as the implementing agency tax one of them is the Directorate
General of Customs and Excise. Customs has the task of supervision in
accordance with industry requirements and avoid the lack of launch flow of
goods. Eachcustoms administration shall conduct monitoring activities.
Issues raised in this thesis are (1) How is the system of import goods
customs supervision conducted by the Office of Surveillance and Customs and
Excise Service Bandar Lampung? and (2)What are the inhibiting factors in the
process of customs control of imports of goods made Oversight Office and
Customs and Excise Service Bandar Lampung?
The research method used is an empirical approach juridical law. The data
used in the form of primary data and secondary data obtained through library
research and interviews. Data processed through the editing proces, classification
and systematization, then analyzed byqualitative descriptive.
From the research results can be seen that not only the effectiveness of
customs controlscarried out on goods that enter or exit the customs area, but also
against the traffic of certain goods in the customs area of Indonesia. Inhibiting
factors in the system of custims of customs supervision of goods imported divided
internal factors and external factors. Intern l factorsare inhibiting factors in the
supervisory activities arising from customs and excise officers, while the
external limiting factor is the factor that emerges from the import players who
misuse the system self-assessment, is the system notices to emphasize giving
confidenceto Notifier to calculate and pay its own import duties are payable by
the importer orexporter. Administrative sanctions procedure begins with the
issuance of the notice of administrative fine and then issued Letter of Imposition
of Administrative Sanctions(SPSA). The imposition of administrative sanctions
shall be established by a letter