DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBERITAAN KONFLIK ANTARA AHOK DENGAN DPRD DKI DI KOMPAS.COM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Author
AYUNINDA, DEANISA PUTRI
Subject
Jurnalisme
Datestamp
2016-08-16 07:49:02
Abstract :
Di era demokrasi dan digital media yang berkembang sangat pesat seperti sekarang, masyarakat dapat dengan mudah menyuarakan pendapat. Salah satunya melalui kolom kometar yang telah disediakan oleh situs berita online. Melalui kolom komentar tersebut masyarakat dapat berkomentar, bahkan berinteraksi dan berdiskusi dengan masyarakat lainnya. Diskusi tersebut menciptakan sebuah proses demokrasi baru, salah satunya proses demokrasi deliberatif. Oleh karena itu, penelitian ini melihat proses interaksi demokrasi deliberatif dalam kolom komentar Kompas.com terkait konflik antara Ahok dengan DPRD DKI periode 27 Januari-13 April 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. Melalui simple random sampling diperoleh sampel sebanyak 100 komentar dari populasi sebanyak 36.957 komentar dan teknik analisis penelitian ini dibantu dengan adanya coder. Penelitian ini dianalisis berdasarkan lima syarat kondisi demokrasi deliberatif menurut James S. Fishkin. Kelima syarat kondisi demokrasi deliberatif tersebut antara lain: Information, Substantive Balance, Diversity, Conscientiousness dan Equal Consideration. Kelima syarat tersebut menentukan proses interaksi dalam demokrasi deliberatif. Tetapi, dalam proses interaksi seseorang harus membuka identitas dirinya, oleh karena itu peneliti menambahkan satu unsur analisis yaitu nama pembaca. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kondisi demokrasi deliberatif dalam konflik antara Ahok dengan DPRD DKI di Kompas.com belum berjalan sesuai dengan syarat kondisi demokrasi deliberatif Fishkin. Terbukti dari syarat kondisi demokrasi deliberatif interakasi mendapatkan nilai 27, mengingat syarat utama dari proses demokrasi deliberatif yaitu adanya interaksi atau diskusi. Proses demokrasi atau interaksi di media online tidak lantas membuat masyarakat menggunakan nama anonim saat menyampaikan pendapat. Adanya anonimitas tidak selaras dengan proses demokrasi deliberatif, karena salah satu prinsip diskusi dalam demokrasi deliberatif adalah keterbukaan identitas.
Di era demokrasi dan digital media yang berkembang sangat pesat seperti sekarang, masyarakat dapat dengan mudah menyuarakan pendapat. Salah satunya melalui kolom kometar yang telah disediakan oleh situs berita online. Melalui kolom komentar tersebut masyarakat dapat berkomentar, bahkan berinteraksi dan berdiskusi dengan masyarakat lainnya. Diskusi tersebut menciptakan sebuah proses demokrasi baru, salah satunya proses demokrasi deliberatif. Oleh karena itu, penelitian ini melihat proses interaksi demokrasi deliberatif dalam kolom komentar Kompas.com terkait konflik antara Ahok dengan DPRD DKI periode 27 Januari-13 April 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. Melalui simple random sampling diperoleh sampel sebanyak 100 komentar dari populasi sebanyak 36.957 komentar dan teknik analisis penelitian ini dibantu dengan adanya coder. Penelitian ini dianalisis berdasarkan lima syarat kondisi demokrasi deliberatif menurut James S. Fishkin. Kelima syarat kondisi demokrasi deliberatif tersebut antara lain: Information, Substantive Balance, Diversity, Conscientiousness dan Equal Consideration. Kelima syarat tersebut menentukan proses interaksi dalam demokrasi deliberatif. Tetapi, dalam proses interaksi seseorang harus membuka identitas dirinya, oleh karena itu peneliti menambahkan satu unsur analisis yaitu nama pembaca. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kondisi demokrasi deliberatif dalam konflik antara Ahok dengan DPRD DKI di Kompas.com belum berjalan sesuai dengan syarat kondisi demokrasi deliberatif Fishkin. Terbukti dari syarat kondisi demokrasi deliberatif interakasi mendapatkan nilai 27, mengingat syarat utama dari proses demokrasi deliberatif yaitu adanya interaksi atau diskusi. Proses demokrasi atau interaksi di media online tidak lantas membuat masyarakat menggunakan nama anonim saat menyampaikan pendapat. Adanya anonimitas tidak selaras dengan proses demokrasi deliberatif, karena salah satu prinsip diskusi dalam demokrasi deliberatif adalah keterbukaan identitas.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
