Abstract :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai model PR yang diterapkan pada
kasus Hotel Amaris di lembaga pemerintahan yaitu LO DIY. Kasus tersebut bermula dari
adanya protes dari seorang aktivis mengenai pembangunan sebuah hotel di atas bangunan
cagar budaya. Protes tersebut kemudian memancing masyarakat Pajeksan untuk juga
melakukan protes karena proses pembangunan Hotel Amaris tersebut mengganggu
kenyamanan warga sekitar. Kasus tersebut kemudian di adukan ke LO DIY agar dapat
ditindaklanjuti, maka dari itu LO DIY membentuk tim pengampu kasus yang terdiri dari tiga
orang untuk menangani kasus tersebut. Dalam melihat model PR yang di terapkan pada kasus
Hotel Amaris tersebut digunakan teori model public relations.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif agar dapat memperoleh data secara lebih
mendalam mengenai model PR karena penelitian ini merupakan sebuah studi kasus di mana
model PR yang digunakan dapat berubah sesuai dengan kasus yang ada. Penelitian ini
berlokasi di Jl.Tentara Zeni Pelajar no.1-A dengan objek penelitian yaitu tim pengampu kasus
Hotel Amaris di LO DIY. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam kepada ketiga
pengmpu kasus dan juga ketua RT 04 Pajeksan sebagai bahan verifikasi atau triangulasi data.
Reduksi data dengan menyaring setiap data yang diperoleh dari hasil wawancara untuk
memperoleh data yang informatif dan valid.
Temuan data yang diperoleh dibagi menjadi 3 bagian yaitu pengertian PR dan
fungsinya menurut tim pengampu kasus LO DIY, Koalisi dominan pada kasus Hotel Amaris,
serta tahap-tahap penyelesaian kasus Hotel Amaris. Temuan data menyebutkan bahwa kasus
Hotel Amaris yang ditangani oleh tim pengampu kasus LO DIY memiliki kecenderungan
menggunakan model PR two-way asymmetrical. Hal ini dilandasi beberapa hal yaitu karena
adanya komunikasi dua arah yang dilakukan, kemudian pengambilan keputusan tetap
dilakukan organisasi tanpa ada suara dari masyarakat, tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan
LO DIY sehingga segala kebijakan yang diambil merupakan suara dari organisasi tanpa
melibatkan masyarakat. Berdasarkan temuan data tersebut menunjukan bahwa koalisi
dominan memiliki pengaruh terhadap penerapan model PR.