Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pengembangan Desa Wisata
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Komputer Indonesia
Author
Ohoitimur, Ghea Isabella
Subject
710_Civic & Landscape Art.
Datestamp
2024-01-20 03:15:28
Abstract :
Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu kawasan perdesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas. Kekhasan baik berupa karakter fisik lingkungan alam perdesaan, partisipasi maupun kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata. Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat ya ng memiliki potensi pariwisata dengan keanekaragaman objek daya tarik wisata dan kebudayaan. Salah satunya adalah desa wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pengembangan desa wisata di Desa Alamendah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan adanya peran dan keikutsertaan aktor sangat dibutuhkan dalam upaya pengelolaan pengembangan desa wisata. Terdapat beberapa kelompok stakeholders atau pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh di Desa Wisata Alamendah. Stakeholders yang terlibat dikelompokkan ke dalam tiga kategori sesuai dengan peran dan tugasnya, yaitu stakeholders utama (primer), stakeholders penunjang (sekunder), dan stakeholders kunci. Stakeholders yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi adalah kelompok masyarakat, yaitu: Pengelola/ Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Wisata Alamendah. Sebagai stakeholders atau pemangku kepentingan yang berhubungan erat dengan masyarakat, tentunya Pengelola/ Pokdarwis memiliki peran dan fungsi yang penting bagi keberlangsungan proses pemberdayaan masyarakat sebagai penggerak pariwisata di Desa Alamendah. Pada analisis tingkat partisipasi stakeholders kunci, Pengelola/ Pokdarwis berada pada tingkat partisipasi partnership, karena memiliki 75 skor. Tingkat ini dikategorikan sebagai citizen power, yaitu terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara stakeholders kunci dari pengelola/ Pokdarwis dan Pemerintah dalam pengambilan keputusan.
Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu kawasan perdesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas. Kekhasan baik berupa karakter fisik lingkungan alam perdesaan, partisipasi maupun kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata. Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat ya ng memiliki potensi pariwisata dengan keanekaragaman objek daya tarik wisata dan kebudayaan. Salah satunya adalah desa wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pengembangan desa wisata di Desa Alamendah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan adanya peran dan keikutsertaan aktor sangat dibutuhkan dalam upaya pengelolaan pengembangan desa wisata. Terdapat beberapa kelompok stakeholders atau pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh di Desa Wisata Alamendah. Stakeholders yang terlibat dikelompokkan ke dalam tiga kategori sesuai dengan peran dan tugasnya, yaitu stakeholders utama (primer), stakeholders penunjang (sekunder), dan stakeholders kunci. Stakeholders yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi adalah kelompok masyarakat, yaitu: Pengelola/ Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Wisata Alamendah. Sebagai stakeholders atau pemangku kepentingan yang berhubungan erat dengan masyarakat, tentunya Pengelola/ Pokdarwis memiliki peran dan fungsi yang penting bagi keberlangsungan proses pemberdayaan masyarakat sebagai penggerak pariwisata di Desa Alamendah. Pada analisis tingkat partisipasi stakeholders kunci, Pengelola/ Pokdarwis berada pada tingkat partisipasi partnership, karena memiliki 75 skor. Tingkat ini dikategorikan sebagai citizen power, yaitu terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara stakeholders kunci dari pengelola/ Pokdarwis dan Pemerintah dalam pengambilan keputusan.
File :
UNIKOM_GHEA ISABELLA_OHOITIMUR_COVER.pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA OHOITIMUR_LEMBAR PENGESAHAN.pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA_OHOITIMUR_BAB V KESIMPULAN.pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA_OHOITIMUR_DAFTAR PUSTAKA.pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA OHOITIMUR_KONTAK PENULIS DAN KONTRIBUTOR PENELITIAN.pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA OHOITIMUR_LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA OHOITIMUR_LEMBAR PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT.pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA_OHOITIMUR_KATA PENGANTAR.pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA_OHOITIMUR_DAFTAR (ISI, TABEL, DAN GAMBAR).pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA_OHOITIMUR_BAB I PENDAHULUAN.pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA_OHOITIMUR_BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA_OHOITIMUR_BAB III GAMBARAN UMUM.pdf
UNIKOM_GHEA ISABELLA_OHOITIMUR_BAB IV PEMBAHASAN.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
