KEABSAHAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Gresik
Author
Santoso, Rangga Nurbani
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-07-21 05:24:43
Abstract :
Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran yang terjadi dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi proses pembuktoan sekarang dikenal dengan alat bukti dokumen elektronik. Alat bukti dokumen elektronik di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk (1) menganalisis dan menjabarkan terkait keabsahan dokumen eletronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (2) Menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 11/2008 diperbarui UndangUndang No. 19/2016 tentang ITE. Penelitian ini menggunakan library research atau studi pustaka. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dengan cara mengumpulkan data-data berupa peraturan perundang-undangan dan menyertakan kasus sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Penyertaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dinyatakan sah sesuai dengan kentuan Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 ITE, bahwa dokumen elektronik dapat dikatakan sah apabila informasi yang ada dalam alat bukti tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhanya dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menerangkan suatu keadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6. (2) Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menjadi lemah, diakibatkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 ITE. Putusan tersebut mengubah frasa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, sehingga membuat alat dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang ITE.
Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran yang terjadi dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi proses pembuktoan sekarang dikenal dengan alat bukti dokumen elektronik. Alat bukti dokumen elektronik di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk (1) menganalisis dan menjabarkan terkait keabsahan dokumen eletronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (2) Menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 11/2008 diperbarui UndangUndang No. 19/2016 tentang ITE. Penelitian ini menggunakan library research atau studi pustaka. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dengan cara mengumpulkan data-data berupa peraturan perundang-undangan dan menyertakan kasus sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Penyertaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dinyatakan sah sesuai dengan kentuan Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 ITE, bahwa dokumen elektronik dapat dikatakan sah apabila informasi yang ada dalam alat bukti tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhanya dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menerangkan suatu keadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6. (2) Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menjadi lemah, diakibatkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 ITE. Putusan tersebut mengubah frasa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, sehingga membuat alat dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang ITE.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
