Abstract :
Organisasi masyarakat merupakan salah satu wadah untuk menyatuhkan beberapa
kalangan masyarakat dengan tujuhan yang baik. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya
disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi jika suatu keadaan yang tak dapat dihindari
apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaaan pendapat yang
menimbulkan kejadian anarkis yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi dari tindak
pidana penganiayaan sampai pengerusakan fasilitas umum. Rumusan masalah dalam penelitian
yaitu:1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas)
yang melakukan pengerusakan fasilitas umum; dan 2. Bagaimana peran organisasi masyarakat
terhadap oknum anggota yang melakukan pengerusakan fasilitas umum. Jenis penelitian ini
adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah.
Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas)
yang melakukan pengerusakan fasilitas umum. Penulis berkesimpulan bahwa tindakan yang
dengan sengaja melawan hukum menggunakan kekerasan terhadap barang dan juga orang,
telah memenuhi unsur tindak pidana yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 170 jo 406 KUHP.
Dalam hal ini pertanggung jawaban ditanggung oleh oknum anggota.