Abstract :
Revenge porn adalah ketika seseorang membalas dendam dengan
mengunggah konten ke internet dalam bentuk foto atau video porno orang lain.
Tindakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang tidak terima hubungan
dengan pacarnya berakhir. Konten pornografi yang tidak berdasarkan bentuk
kesepakatan ini akan diunggah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Sayangnya,
fenomena ini semakin meningkat beberapa waktu terakhir seiring berkembangnya
penggunaan media sosial. Terkadang yang menjadi pelaku revenge porn adalah
mantan pacar, mantan suami, selingkuhan ataupun orang yang tersakiti. Tetapi,
ada juga pelaku yang merupakan seorang peretas. Penulis mengangkat dua
permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana ravange porn
dari Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn; dan 2) Bagaimana
pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana ravange porn dari Putusan
Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Smn yang tepat.
Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang?undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan
pendekatan kasus (case approach).
Hasil Penelitian menunjukkan bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku
tindak pidana ravange porn berdasarkan Putusan Perkara Nomor
6/Pid.Sus/2018/PN Smn yang tepat semestinya Majelis Hakim tidak hanya
memutus perkara dengan hanya melihat ketentuan dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27
ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang?Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja,
namun Majelis Hakim semestinya menghukum pelaku dengan Pasal 29 Jo. Pasal
4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yang mana
ancaman dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).