KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN LINTAS MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PEMILU DI WILAYAH GRESIK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Gresik
Author
ADE, SETIABUDI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-07-27 03:48:53
Abstract :
Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana masing-masing kewenangan antara Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman menurut aturan yang berlaku; dan 2) Apakah ada konflik kewenangan antara Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Gresik. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP menjalankan tugasnya tersebut dalam Penegakkan Peraturan Daerah di bidang keamanan dan ketertiban dibantu oleh Satlinmas. Satlinmas disini memiliki sifat persuasif dikarenakan pada dasarnya yang memiliki wewenang menegakkan Pertaturan Daerah disini merupakan Satpol PP, maka dari itu Satpol PP bersifat represif. Namun berkaitan dengan Pemilu sendiri, memang Satlinmas di beri Tugas dalam pengamanan dan menjaga ketertiban selama berlangsungnya pemilu pada tingkat Kecamatan ataupun Desa.
Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana masing-masing kewenangan antara Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman menurut aturan yang berlaku; dan 2) Apakah ada konflik kewenangan antara Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Gresik. Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP menjalankan tugasnya tersebut dalam Penegakkan Peraturan Daerah di bidang keamanan dan ketertiban dibantu oleh Satlinmas. Satlinmas disini memiliki sifat persuasif dikarenakan pada dasarnya yang memiliki wewenang menegakkan Pertaturan Daerah disini merupakan Satpol PP, maka dari itu Satpol PP bersifat represif. Namun berkaitan dengan Pemilu sendiri, memang Satlinmas di beri Tugas dalam pengamanan dan menjaga ketertiban selama berlangsungnya pemilu pada tingkat Kecamatan ataupun Desa.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
