EVALUASI KINERJA PROGRAM PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PURWOREJO
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Author
Setiawan, Lilik
Assery, Syeh
Sulastiningsih, Sulastiningsih
Assery, Syeh
Sulastiningsih, Sulastiningsih
Subject
Manajemen Keuangan Publik
Datestamp
2019-10-29 06:11:44
Abstract :
Evaluasi kinerja program adalah proses pemberian nilai hasil kerja yang diukur mengacu pada definisi operasional pada masing-masing indikator program dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daeraah Kabupaten Purworejo. Tujuan penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui penyebab tidak optimalnya kinerja program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. (2). Merumuskan upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancari adalah kepala pelaksana dan kepala bidang yang dianggap paling menguasai permaslahan tentang tidak optimalnya kinerja dan upaya untuk meningkatkan kinerja. Data yang telah terkumpul dilakukan analisis menggunakan metode triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja program BPBD Kabupaten Purworejo belum optimal pada indikator kinerja : (1). Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial tidak tercapai karena : (a). Anggaran tak terduga di PPKD tidak cukup. (b). Tidak cukup waktu untuk menyelesaikan permasalahan. (c). Melaksanakan pekerjaan kontruksi dengan APBD bukan kewenanga. (d). Definisi operasional seharusnya disesuaiakan dengan kewenangan. (e). Sulit memastikan besaran bansos pada APBD. (2). Cakupan wilayah pencegahan bencan tidak tercapai karena : (a). Anggaran hanya dialokasikan sedikit. (b). Capaian kinerja dihitung hanya yang berasal dari APBD. (c). Terget dalam renstra terlalu tinggi. (3). Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan tidak tercapai karena : (a). Beda pemahaman tentang kriteria sarpras kesiapsiagaan bencana kewilayahan. (b). Beda pemahaman tentang kepemilikan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana. (c). . Ada kebijakan pengurangan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU). (4). Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana tidak tercapai karena : (a). Belum dianggarkan dengan cukup. (b). Tidak ada persamaan persepsi dengan BAPPEDA dalam memahami pemberdayamasy. Paska bencana. (c). Tidak dialokasikan anggran yang cukup untuk pemberdayaan masyarakat pasca bencana. (5). Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana tidak tercapai karena : (a). Beralihnya tugas pokok dan fungsi pada urusan penanganan kebakaran ke Damkar dan Satpol PP. Kata kunci : Kinerja, triangulasi, optimal
Evaluasi kinerja program adalah proses pemberian nilai hasil kerja yang diukur mengacu pada definisi operasional pada masing-masing indikator program dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daeraah Kabupaten Purworejo. Tujuan penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui penyebab tidak optimalnya kinerja program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. (2). Merumuskan upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancari adalah kepala pelaksana dan kepala bidang yang dianggap paling menguasai permaslahan tentang tidak optimalnya kinerja dan upaya untuk meningkatkan kinerja. Data yang telah terkumpul dilakukan analisis menggunakan metode triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja program BPBD Kabupaten Purworejo belum optimal pada indikator kinerja : (1). Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial tidak tercapai karena : (a). Anggaran tak terduga di PPKD tidak cukup. (b). Tidak cukup waktu untuk menyelesaikan permasalahan. (c). Melaksanakan pekerjaan kontruksi dengan APBD bukan kewenanga. (d). Definisi operasional seharusnya disesuaiakan dengan kewenangan. (e). Sulit memastikan besaran bansos pada APBD. (2). Cakupan wilayah pencegahan bencan tidak tercapai karena : (a). Anggaran hanya dialokasikan sedikit. (b). Capaian kinerja dihitung hanya yang berasal dari APBD. (c). Terget dalam renstra terlalu tinggi. (3). Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan tidak tercapai karena : (a). Beda pemahaman tentang kriteria sarpras kesiapsiagaan bencana kewilayahan. (b). Beda pemahaman tentang kepemilikan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana. (c). . Ada kebijakan pengurangan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU). (4). Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana tidak tercapai karena : (a). Belum dianggarkan dengan cukup. (b). Tidak ada persamaan persepsi dengan BAPPEDA dalam memahami pemberdayamasy. Paska bencana. (c). Tidak dialokasikan anggran yang cukup untuk pemberdayaan masyarakat pasca bencana. (5). Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana tidak tercapai karena : (a). Beralihnya tugas pokok dan fungsi pada urusan penanganan kebakaran ke Damkar dan Satpol PP. Kata kunci : Kinerja, triangulasi, optimal
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
