Peranan badan pengawas pemilihan umum dalam penegakan hukum pemilu tahun 2024 di Kabupaten Barito Utara
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Ahmad Dahlan
Author
Fiqri, Gusti Luthfi Haikal
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-07-02 03:25:08
Abstract :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan Bawaslu di Kabupaten Barito Utara dalam penegakan hukum pemilu 2024 menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam penanganan hukum pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Berdasarkan hasil penelitian peranan Bawaslu Kab. Barito Utara sudah sangat baik sebagai pengawas dalam penanganan pelanggaran hukum Pemilu yaitu menindaklanjuti serangkaian proses penanganan sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah di amanatkan. Faktor penghambat Bawaslu dalam melaksanakan hukum pemilu, yang pertama kurangnya staf yang ada di kantor Bawaslu Kab. Barito Utara membuat para anggota atau staf kewalahan dalam menerima laporan dan yang kedua keterbatasan wewenang dari bawaslu dalam menyelesaikan laporan pada pelanggaran pidana pemilu yang mana bawaslu belum ada kewenangan untuk melakukan pejemputan paksa saksi atau terlapor dalam rangka untuk dimintai keterangan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan Bawaslu di Kabupaten Barito Utara dalam penegakan hukum pemilu 2024 menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam penanganan hukum pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Berdasarkan hasil penelitian peranan Bawaslu Kab. Barito Utara sudah sangat baik sebagai pengawas dalam penanganan pelanggaran hukum Pemilu yaitu menindaklanjuti serangkaian proses penanganan sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah di amanatkan. Faktor penghambat Bawaslu dalam melaksanakan hukum pemilu, yang pertama kurangnya staf yang ada di kantor Bawaslu Kab. Barito Utara membuat para anggota atau staf kewalahan dalam menerima laporan dan yang kedua keterbatasan wewenang dari bawaslu dalam menyelesaikan laporan pada pelanggaran pidana pemilu yang mana bawaslu belum ada kewenangan untuk melakukan pejemputan paksa saksi atau terlapor dalam rangka untuk dimintai keterangan.
File :
T1_1700024055_JUDUL__240624110451.pdf
T1_1700024055_BAB_I__240624110451.pdf
T1_1700024055_BAB_II__240624110451.pdf
T1_1700024055_BAB_III__240624110451.pdf
T1_1700024055_BAB_IV__240624110451.pdf
T1_1700024055_DAFTAR_PUSTAKA__240624110451.pdf
T1_1700024055_LAMPIRAN__240624111740.pdf
T1_1700024055_NASKAH_PUBLIKASI__240624110451.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
