Perbandingan tata cara pengangkatan kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota negara menurut Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Ahmad Dahlan
Author
Marlina Sari, Siti
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-12-04 02:21:46
Abstract :
PERBANDINGAN TATA CARA PENGANGKATANKEPALA PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 Siti Marlina Sari ABSTRAK Penelitian ini berupaya menggali kerangka hukum mengenai sistem pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Negara, sesuai UU No. 29 Tahun 2007 dan UU No. 3 Tahun 2022, serta menganalisis protokol penetapan Daerah Khusus Ibukota Negara. sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, serta pencatatan berbagai bahan bacaan dan penelusuran sumber-sumber referensi seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian. Pendekatan hukum digunakan sebagai metodologi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2007, terdapat perbedaan yang jelas antara pendekatan pemilihan Kepala dan Wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022, Gubernur memegang hak prerogatif tunggal untuk mengangkat dan memberhentikan baik Kepala maupun Wakil Kepala Kewenangan Ibukota Nusantara. Setelah Presiden berkonsultasi dengan DPR.
PERBANDINGAN TATA CARA PENGANGKATANKEPALA PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 Siti Marlina Sari ABSTRAK Penelitian ini berupaya menggali kerangka hukum mengenai sistem pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Negara, sesuai UU No. 29 Tahun 2007 dan UU No. 3 Tahun 2022, serta menganalisis protokol penetapan Daerah Khusus Ibukota Negara. sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, serta pencatatan berbagai bahan bacaan dan penelusuran sumber-sumber referensi seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian. Pendekatan hukum digunakan sebagai metodologi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2007, terdapat perbedaan yang jelas antara pendekatan pemilihan Kepala dan Wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022, Gubernur memegang hak prerogatif tunggal untuk mengangkat dan memberhentikan baik Kepala maupun Wakil Kepala Kewenangan Ibukota Nusantara. Setelah Presiden berkonsultasi dengan DPR.
File :
T1_1900024069_JUDUL__230608104611.pdf
T1_1900024069_BAB_I__230608104611.pdf
T1_1900024069_BAB_II__230608104611.pdf
T1_1900024069_BAB_III__230608104611.pdf
T1_1900024069_BAB_IV__230608104611.pdf
T1_1900024069_DAFTAR_PUSTAKA__230608104611.pdf
T1_1900024069_LAMPIRAN__230608104611.pdf
T1_1900024069_NASKAH_PUBLIKASI__230608104611.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
