PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH GURU ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 163/PID.SUS/2020/PN LmJ )
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Surabaya
Author
Danawiah, Indah Ratna
Subject
Criminal Law
Datestamp
2022-02-08 02:47:46
Abstract :
Didalam Pasal 82 ayat (1) Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Undang ? Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang ? Undang No. 17 Tahun 2016. Menyatakan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling Sembilan Tahun. Namun dalam kenyataannya masih tejadi tindak pidana pecabulan di wilayah Lumajang. Kasus-kasus tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak (kejahatan Pedofilia). Kejahatan Pedofilia merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran pemuas nafsunya. Para pelaku bisa dikatakan merata baik terjadi tengah-tengah masyarakat desa dan dikota, diruang publik, lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial anak lainnya. Perlindungan hukum bagi anak sudah ada dalam KUHP. Hukuman bagi pelaku pencabulan dengan hukuman 1/3 (sepertiga) dan 7 tahun penjara dengan denda Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) bagi pelaku guru, akan tetapi tidak adil bagi korban yang telah mendapatkan perlakuan pencabulan oleh guru, karena anak yang masih berusia 15 tahun atau masih di bawah umur perkembangan otak bagi anak telah mengetahui bahwa itu perbuatan yang tidak senonoh, dan psikis anak akan terganggu. Disini bukan hanya peran orang tua saja yang berpengaruh terhadap perlindungan anak. Namun guru disekolah atau dimanapun memiliki peran yang sama untuk perkembangan anak.
Didalam Pasal 82 ayat (1) Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Undang ? Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang ? Undang No. 17 Tahun 2016. Menyatakan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling Sembilan Tahun. Namun dalam kenyataannya masih tejadi tindak pidana pecabulan di wilayah Lumajang. Kasus-kasus tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak (kejahatan Pedofilia). Kejahatan Pedofilia merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran pemuas nafsunya. Para pelaku bisa dikatakan merata baik terjadi tengah-tengah masyarakat desa dan dikota, diruang publik, lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial anak lainnya. Perlindungan hukum bagi anak sudah ada dalam KUHP. Hukuman bagi pelaku pencabulan dengan hukuman 1/3 (sepertiga) dan 7 tahun penjara dengan denda Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) bagi pelaku guru, akan tetapi tidak adil bagi korban yang telah mendapatkan perlakuan pencabulan oleh guru, karena anak yang masih berusia 15 tahun atau masih di bawah umur perkembangan otak bagi anak telah mengetahui bahwa itu perbuatan yang tidak senonoh, dan psikis anak akan terganggu. Disini bukan hanya peran orang tua saja yang berpengaruh terhadap perlindungan anak. Namun guru disekolah atau dimanapun memiliki peran yang sama untuk perkembangan anak.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
