TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA JATIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPS
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Surabaya
Author
SARI, IRENE ANESSIA WULAN
Subject
Datestamp
2023-11-21 03:44:38
Abstract :
Perkembangan kejahatan di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat. Salah satu kejahatan yang tidak hanya menggejala tetapi juga membudaya ialah tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang membuat tindak pidana korupsi dirasa memerlukan penanganan yang khusus. Salah satu kekhususannya ialah pada tahap penyidikan. Dengan kekhususan tersebut maka pemenuhan unsur-unsur dalam penetapan tersangka juga harus dilakukan dengan cermat dan teliti. 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi pertimbangan yuridis formil dan materil, pemenuhan unsur dalam pasal, serta pemenuhan alat bukti yang mana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga terciptanya hasil yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
Perkembangan kejahatan di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat. Salah satu kejahatan yang tidak hanya menggejala tetapi juga membudaya ialah tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang membuat tindak pidana korupsi dirasa memerlukan penanganan yang khusus. Salah satu kekhususannya ialah pada tahap penyidikan. Dengan kekhususan tersebut maka pemenuhan unsur-unsur dalam penetapan tersangka juga harus dilakukan dengan cermat dan teliti. 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi pertimbangan yuridis formil dan materil, pemenuhan unsur dalam pasal, serta pemenuhan alat bukti yang mana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga terciptanya hasil yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
