ASPEK PIDANA KETIDAK LAYAKAN KAPAL PENCARI IKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PELAYARAN No 17 TAHUN 2008(Telaah Putusan Mahkamah Agung 643/Pid-Sus/2017/PN.Dps
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Surabaya
Author
Christianto, Kokoh
Subject
Datestamp
2023-11-30 04:08:15
Abstract :
Indonesia merupakan negara maritim yang mana sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan (laut), oleh karena itu Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang melimpah salah satunya berbagai macam jenis ikan laut yang dapat ditemukan di perairan Indonesia. Tak dipungkiri lagi jika banyak masyarakat indonesia yang berprofesi sebagai pelaut salah satunya pelaut di kapal ikan namun akibat kurangnya kesadaran pelaut indonesia akan pentingnya persyaratan kelaik lautan dan hal ini dapat berujung pemberian hukum pidana karena peraturan yang sudah tertera jelas dalam undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Seperti kasus yang dialami salah satu nahkoda kapal nelayan yang mana ditemukan ada dokumen kapal yang sudah tidak berlakuka sehingga bisa dibilang nahkoda tersebut telah melakukan tindak pidana karena dalam urusan memperpanjang dokumen kapal merupakan tanggung jawab nahkoda itu sendiri. Hal ini bukanlah masalah sepele karena akibat dari ketidak laikan kapal bukan hanya dapat dijerat dengan hukum pidana bahkan dapat berujung kecelakaan terhadap kapal tersebut dalam beroperasi. Sebagaimana untuk kedepannya perlu ditingkatkan lagi kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya kelayakan kapal dan petugas yang berfungsi sebagai pengawas dan regulator diharapkan tidak lalai dan mampu selalu bersikap tegas dalam menangani hal tersebut.
Indonesia merupakan negara maritim yang mana sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan (laut), oleh karena itu Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang melimpah salah satunya berbagai macam jenis ikan laut yang dapat ditemukan di perairan Indonesia. Tak dipungkiri lagi jika banyak masyarakat indonesia yang berprofesi sebagai pelaut salah satunya pelaut di kapal ikan namun akibat kurangnya kesadaran pelaut indonesia akan pentingnya persyaratan kelaik lautan dan hal ini dapat berujung pemberian hukum pidana karena peraturan yang sudah tertera jelas dalam undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Seperti kasus yang dialami salah satu nahkoda kapal nelayan yang mana ditemukan ada dokumen kapal yang sudah tidak berlakuka sehingga bisa dibilang nahkoda tersebut telah melakukan tindak pidana karena dalam urusan memperpanjang dokumen kapal merupakan tanggung jawab nahkoda itu sendiri. Hal ini bukanlah masalah sepele karena akibat dari ketidak laikan kapal bukan hanya dapat dijerat dengan hukum pidana bahkan dapat berujung kecelakaan terhadap kapal tersebut dalam beroperasi. Sebagaimana untuk kedepannya perlu ditingkatkan lagi kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya kelayakan kapal dan petugas yang berfungsi sebagai pengawas dan regulator diharapkan tidak lalai dan mampu selalu bersikap tegas dalam menangani hal tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
